fianjaya.co.id – Kebijakan work from home (WFH) buat aparatur sipil negara (ASN) bakal jalan lagi. Alasannya sih cukup jelas: harga energi naik, anggaran negara ditekan, dan pemerintah pengin lebih hemat. Dengan jutaan ASN kerja dari rumah, diharapkan konsumsi BBM turun, biaya kantor lebih irit, dan digitalisasi makin ngebut.
Rencananya, mulai Jumat nanti, WFH ASN ini diterapkan serentak, baik di pusat maupun daerah. Tapi ya, di balik rencana yang kelihatan rapi itu, muncul satu pertanyaan simpel tapi penting: emang birokrasi kita udah siap kerja dari rumah?
Budaya Lama vs Cara Kerja Baru
Selama ini, budaya kerja di birokrasi masih identik sama “hadir di kantor”. Datang pagi, absen, duduk di meja, itu sering dianggap bukti kerja. Padahal, belum tentu juga produktif. Nah, WFH ini jadi semacam ujian. ASN dipaksa geser mindset, dari yang penting hadir jadi yang penting hasil. Kedengarannya keren, tapi praktiknya nggak segampang itu. Soalnya, perubahan ini bukan cuma soal tempat kerja, tapi juga soal kebiasaan dan pola pikir.
Secara aturan, sebenarnya pondasinya udah ada. Undang-Undang ASN menekankan profesionalisme dan sistem merit. Ditambah lagi, penilaian kinerja sekarang pakai SKP (Sasaran Kinerja Pegawai), yang fokus ke hasil kerja, bukan sekadar aktivitas. Bahkan, dorongan ke arah digital lewat sistem pemerintahan berbasis elektronik juga udah lama digaungkan. Artinya, secara teori sih siap. Tinggal eksekusinya aja yang sering jadi PR.
Belajar dari Pengalaman, Jangan Cuma Ikut Tren
Kalau ngaca ke masa pandemi COVID-19, ASN sebenarnya udah pernah ngerasain WFH. Banyak hal positif muncul, kayak rapat online, koordinasi digital, sampai layanan publik berbasis aplikasi. Tapi di sisi lain, nggak sedikit juga yang ngerasa kerja jadi kurang efektif. Koordinasi sering miss, komunikasi nggak lancar, dan layanan yang butuh tatap muka jadi terhambat. Ini bukti kalau fleksibilitas tanpa sistem yang matang bisa jadi bumerang.
Sekarang, situasinya beda. WFH bukan karena pandemi, tapi karena tekanan ekonomi, khususnya dari beban subsidi energi yang makin berat. Pemerintah lagi cari cara buat nge-rem pengeluaran, termasuk lewat pembatasan perjalanan dinas dan efisiensi operasional. Jadi, WFH ini bukan sekadar gaya kerja modern, tapi juga strategi bertahan.
Jadi Solusi atau Sekadar Formalitas?
Pada akhirnya, keberhasilan WFH ASN nggak cuma ditentukan oleh aturan, tapi juga kesiapandi lapangan. Mulai dari infrastruktur digital, sistem monitoring kerja, sampai komitmen individu ASN itu sendiri. Kalau semua siap, WFH bisa jadi solusi yang efektif, hemat biaya, kerja tetap jalan, bahkan bisa lebih produktif. Tapi kalau setengah-setengah, ya ujung-ujungnya cuma jadi formalitas.
WFH ini ibarat pisau bermata dua. Bisa bantu efisiensi, tapi juga bisa bikin kinerja jadi berantakan kalau nggak dikelola dengan serius. Jadi sekarang, tinggal kita lihat: ini bakal jadi langkah maju, atau justru mundur pelan-pelan?