Jakarta –
Read More : Sandiaga Puji Sinergi INOTEK, Sampoerna, BRIN Dampingi UMKM Naik Kelas
Masukan tersebut diterima pemerintah ketika DPR menyampaikan pandangannya terhadap kerangka ekonomi makro dan prinsip kebijakan moneter (KEM-PPKF) dalam RAPBN 2025 salah satu yang menarik adalah utang.
Yang pertama dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dibacakan Bertu Merlas. Ia mengingatkan, banyak hal yang harus diperhatikan pemerintah dalam pengelolaan utang, yakni risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko refinancing, dan risiko kekurangan pembiayaan.
“PKB mengingatkan pemerintah, setidaknya dalam pengelolaan utang, untuk memperhatikan cakupan risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko refinancing, serta risiko kekurangan keuangan yang mungkin terjadi,” kata Bertu dalam transmisi The . Fraksi. Menilik RAPBN KEM-PPKF 2025 pada rapat paripurna DPR RI, Selasa (28/5/2024).
Selain itu, Partai Demokrat juga mewanti-wanti pemerintah untuk terus mengendalikan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) agar berada pada level tertentu. Pada Maret 2024, rasio utang pemerintah terhadap PDB tercatat sebesar 38,79%, masih di bawah kisaran bebas, risiko ditetapkan sebesar 60% sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Bapak Rizki Aulia Natakusumah, Anggota Komite I DPR Partai Demokrat, Bapak Rizki Aulia Natakusumah mengatakan, “Partai Demokrat mewanti-wanti pemerintah untuk terus mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada tingkat tertentu”.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai beban utang pemerintah semakin berat. Hal ini terlihat dari alokasi suku bunga utang yang dinilai menambah beban APBN.
“Partai FCS menilai utang pemerintah semakin lama semakin berat, terlihat dari alokasi tingkat persentase utang yang menyebabkan APBN semakin berat. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah bisa menyelesaikannya dengan baik dan mengoreksi kelompok PKS yang dibacakan anggota badan anggaran DPR, Muhammad Nasir Djamil.
Sebagai informasi, utang pemerintah per 31 Maret 2024 mencapai Rp8.262,10 triliun. Jumlah tersebut sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai Rp8.319,22 triliun. (tolong tolong)