Jakarta –
Kementerian Keuangan menambah anggaran sebesar Rp113,05 triliun pada pos belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tambahan anggaran akan diberikan kepada seluruh kementerian/lembaga yang mengelola empat program Prabowo.
“Program quick win yang disetujui presiden terpilih ada empat, yang menunjukkan kementerian/lembaga mana yang akan melaksanakannya. Nanti akan dimasukkan ke dalam UU APBN 2025 jika disetujui DPR,” Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI tentang Penetapan Status Sementara, RUU APBN Tahun 2025, pada Rabu (4/9/2024).
Program pertama adalah anggaran Badan Gizi Nasional sebesar Rp71 triliun. Lembaga ini baru didirikan untuk menjalankan program utama Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis.
Kedua, tambahan anggaran sebesar Rp3,25 triliun bagi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melaksanakan berbagai program skrining gratis bagi 52,2 juta orang seperti tensi, gula darah, dan rontgen di berbagai puskesmas dan rumah sakit daerah. Selain itu, Rp1,8 triliun untuk pengelolaan rumah sakit berkualitas di daerah, peningkatan rumah sakit dari tipe D ke tipe C dengan melengkapi sarana dan prasarana.
“Jadi Kementerian Kesehatan akan menambah anggarannya sebesar Rp3,2 triliun ditambah Rp1,8 triliun,” jelasnya.
Program ketiga, yakni Prabowo memimpin program reformasi sekolah sebesar Rp 20 triliun yang akan dilakukan Kementerian PUPR. Kemudian program peningkatan sekolah terpadu untuk 4 tempat dengan anggaran Rp 2 triliun di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama.
Mulai dari renovasi ruang kelas hingga toilet sehingga anggaran Kementerian PUPR bertambah Rp 20 triliun jika Banggar dan Komisi menyetujuinya, kata Sri Mulyani.
Program keempat terkait ketahanan pangan, dimana Prabowo memberikan instruksi peningkatan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa dengan anggaran Rp7,5 triliun kepada Kementerian PUPR. Selain itu, Kementerian Pertanian mempunyai dana sebesar Rp7,5 triliun untuk melaksanakan program budidaya intensif seluas 80 ribu Ha dan pembukaan sawah baru atau perluasan 150 ribu Ha.
“Ini yang PUPR tambah lagi Rp 7,5 triliun, Kementan tambah Rp 7,5 triliun. Kalau disetujui tentu melalui anggaran dan komisi terkait,” ujarnya.
Tonton juga videonya: Dharma Pongrekun: Kami tidak dibiayai APBN, silakan bentuk tim otonom
(bantuan/rd)