Tangsel Selatan –
Anak perusahaan Telkom Finnet menargetkan digitalisasi pembayaran di sektor pemerintahan. Sebab, masih banyak layanan pemerintah yang pembayarannya dilakukan secara manual.
Ini adalah bagian dari rencana Finnet untuk mengembangkan platform pembayaran yang andal.
“Kami tidak ingin semua orang berperang. Tidak efisien membuang-buang sumber daya. Saat ini kami sedang mempertimbangkan pengujian real estat, jadi kami mencari pemain yang tidak ikut serta.” Direktur Bisnis PT Finnet Indonesia, Aziz Sidqi di Bintaro, Tangsel, Kamis (11/7/2024).
“Kemudian sektor multifinansial asuransi, peminjaman, pembelian kendaraan, masih ada peluang sekolah juga biaya SPP, masih menggunakan 1-2 bank kalau kita ke sana mudah membayar,” jelasnya.
Selain itu, Aziz menyasar sektor pemerintahan yang sebagian layanan pembayarannya masih manual. Misalnya saja membayar biaya pernikahan di KUA dengan cara transfer ke nomor rekening bank tujuan yang ingin Anda tuju ke bank tersebut.
“Pemerintahannya (pembayarannya) kebanyakan masih manual, seperti bikin paspor pakai tangan lalu digital jadi lebih mudah. Lalu di KUA yang mau nikah bayar pakai tangan. Jadi pembayarannya,’ ujarnya. pemerintahan ada di tangan.”
Aziz yakin Finnet bisa menarik sektor-sektor tersebut untuk menjadi pelanggannya. Selain itu, kata dia, Finnet memiliki kelebihan yang tidak dimiliki pemain sejenis lainnya.
Finnet Information didirikan pada tahun 2006 dengan fokus pada operasional bisnis di bidang layanan pembayaran digital. Secara komposisi, kepemilikan Finnet sebesar 60% dimiliki oleh Telkom dan Lembaga Kesejahteraan Pegawai Bank Indonesia (melalui PT Mekar Prana Indah) sebesar 40%.
“Sejak tahun lalu, Finnet ingin mengetahui semua industri, sekarang disebut Digital telco karena merupakan anak perusahaan Telkom. Bahkan dari segi kemampuan, kita bisa bersaing dan Tuhan itu ada. Kita lebih baik dari yang lain. ,” dia berkata.
“Sebagai perusahaan pelat merah, semoga ini menjadi keunggulan kompetitif kita dibandingkan kompetitor lainnya. “Kalau soal pengelolaan uang, masyarakat Merah Putih tidak percaya pada swasta, apalagi asing.” Dia menyimpulkan. Tonton video “Pakar PDNS memperingatkan kejatuhan tidak boleh menjadi peristiwa tanggung jawab pembuangan” (agt/fay)