Jakarta –
Read More : Arsjad Rasjid Buka Suara Usai Dipertemukan Bahlil dengan Anindya Bakrie
Tujuan pemerintah adalah Indonesia dapat mencapai status negara maju pada tahun 2045. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menggalakkan digitalisasi pelayanan publik.
Menteri Keuangan Sri Malani Indrawati mengatakan digitalisasi data pemerintah, khususnya di daerah, penting dilakukan sebagai bagian dari upaya sinkronisasi data. Hal ini terutama berlaku dalam transaksi dan pengelolaan keuangan.
Menurut dia, pemerintah juga perlu memastikan pengelolaan keuangan negara efisien dan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di daerah. Oleh karena itu, APBN terus mengalokasikan pembangunan infrastruktur digital dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Sri Mulani, pada Rakornas Percepatan dan Peningkatan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Hotel Indonesia Kempinski, Pusat mengatakan: “Untuk bisa menjadi negara berpendapatan tinggi, Indonesia harus terhindar dari jebakan berpendapatan menengah.” Jakarta, Senin (23 September 2024).
Ia melanjutkan: “Jebakan berpendapatan menengah seringkali muncul dalam bentuk peraturan dan kebijakan yang mempersulit perekonomian dan memberikan beban berat pada masyarakat.”
Dari sisi regulasi, Sri Mullaney mengatakan pihaknya telah mengumumkan Undang-undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) Nomor 1 Tahun 2022 bersama DPR. Hal ini merupakan upaya harmonisasi belanja pusat dan daerah atau kebijakan fiskal pusat dan daerah.
“Seperti yang disampaikan Pak Anas (MenPAN-RB) tadi, kalau birokrasi punya pengaruh, uang juga punya pengaruh. Jadi semuanya sekaligus menuju ke arah yang ingin kita capai,” kata Pak Anas (MenPAN-RB). berbicara dengan.
Dalam UU HKPD, lanjut Sri Mullaney, pemerintah terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Melalui Kementerian Dalam Negeri, pemerintah terus mendorong pengembangan Standard Chart of Accounts (BAS) dan pemanfaatan platform digital.
“Kebijakan sisi tata kelola kepatuhan dari standar bagan akun mungkin tidak terlalu umum, namun sangat penting sebagai tulang punggung pengelolaan EPBD serta cara penyampaian informasi,” ujarnya tepat waktu. “Transparansi dalam Gaya”
Pemerintah juga akan terus mendorong penyelesaian program tersebut melalui BAS dan koordinasi keuangan sektor pusat. Menurut dia, program nasional seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, dan penurunan stunting juga harus disinkronkan di seluruh daerah.
“Suatu program akan mempunyai kegiatan-kegiatan dan kemudian suatu catatan atau record-record yang berhubungan dengan masukan atau keluarannya.” Hal ini tidak hanya menciptakan sinergi yang menghasilkan dampak dan hasil yang lebih baik, namun juga sangat penting bagi akuntabilitas dan transparansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Hal ini kemudian akan berdampak pada kepercayaan dan partisipasi masyarakat,” kata Sri Mullaney. (sc/foto)