Jakarta –
Read More : Harga Emas Hari Ini Makin Ambruk, Jauhi Rp 2 Juta/Gram
Ketika era tiket pesawat mahal kembali melanda Indonesia, pemerintah mempertimbangkan cara untuk menurunkan harga tiket agar lebih terjangkau. Kelompok Kerja Nasional Pengawasan Harga Tiket Penerbangan juga telah dibentuk dan telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Sejumlah strategi disiapkan untuk menurunkan harga tiket pesawat, mulai dari penghapusan pajak suku cadang pesawat, penghapusan PPN atas pembelian tiket penumpang dan pembelian bahan bakar jet, hingga membuka pasar bahan bakar jet untuk perorangan.
Pertanyaannya, seberapa efektif kebijakan tersebut dalam menurunkan harga tiket pesawat?
Analis bisnis penerbangan independen Ghatot Raharjo mengatakan kebijakan tersebut bisa menekan tarif secara maksimal jika diterapkan segera dan bersamaan.
“Jika semua ini dilakukan, harga tiket bisa segera diturunkan. Tapi mereka semua harus begitu. Soalnya satu per satu belum banyak berpengaruh,” kata Gatot saat dihubungi detikcom, Minggu (2024). -09-22).
Gatot menegaskan, yang paling besar dampaknya terhadap penurunan harga tiket adalah kebijakan penurunan PPN tiket pesawat. Sebab pajak ini diterapkan langsung kepada masyarakat yang ingin membeli tiket pesawat.
“Yang bisa berdampak langsung pada penumpang adalah PPN tiket yang sebesar 11%, kabarnya tahun depan akan naik menjadi 12%, jika dihapus maka harusnya harga tiket diturunkan minimal 11%. ” kata Gatot.
Maksud Gatot, pemerintah harus mempunyai komitmen politik atau kemauan politik untuk melaksanakan kebijakan apa pun. Soal kebijakan penghapusan bea masuk suku cadang misalnya, kebijakan ini sudah 10 tahun dibahas dan diperdebatkan, namun belum ada kebijakan yang dikeluarkan.
“Maksudnya itu apa?” Artinya, hal ini bergantung pada kemauan politik pemerintah. Sebab, pemerintah sudah lama mengetahui apa yang harus dilakukan, namun tidak dilakukan. Sekarang mandatnya sudah habis, apa yang bisa dilakukan. Kalau pemerintah baru mau di sini, oke, kata Gatot.
Street melanjutkan, ada masalah lain yang belum dibahas dalam diskusi baru-baru ini tentang pengurangan tarif. Ini adalah dugaan monopoli penerbangan dan slot yang hanya dimiliki oleh sekelompok maskapai penerbangan tertentu.
Permasalahan ini perlu diselesaikan dan Kementerian Perhubungan sebagai regulator utama penerbangan dapat melakukan intervensi terhadap hal tersebut tanpa perlu koordinasi lintas sektoral.
“Jika masih ada monopoli dan tidak ada persaingan yang sehat, maka harga akan terus berada di batas atas.” Ucapan Gatot berbicara banyak soal pengelolaan Avtur
Di sisi lain, Alvin Lie, Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI), banyak bicara mengenai pengelolaan pasokan bahan bakar penerbangan di Indonesia.
Dia mengatakan pemerintah tidak seharusnya berbicara tentang pembukaan pasar bahan bakar jet untuk pemain swasta. Sebab sejauh ini, menurut Alvin, belum ada aturan yang melarang pihak swasta masuk ke sektor penyediaan avtur.
Persoalannya, banyaknya persyaratan yang membuat pelaku swasta enggan masuk dan berdiri sendiri di pasar pasokan avtur di Indonesia. Sebagian besar akhirnya hanya bekerja di Pertamina atau bahkan tidak mau membuka perusahaan penyedia bahan bakar jet di Indonesia.
Salah satunya, kata Alvin, karena adanya aturan ketat dalam pengembangan infrastruktur distribusi bahan bakar jet yang harus dibangun oleh pihak swasta. Modalnya terlalu besar untuk ditanggung.
“Sampai saat ini belum ada aturan yang melarang masuknya pemain swasta, tidak ada pembatasan. Mengapa tidak ada pemain swasta yang masuk? Karena untuk bermain di bidang avtur ada syaratnya, misalnya kewajiban menyediakan infrastruktur untuk itu, biayanya tidak sedikit,” jelas Alvin Lai kepada detikcom.
“Dibutuhkan investasi dan infrastruktur yang besar, dan ini tidak mudah. Ini tidak murah,” katanya.
Hingga saat ini, hanya Pertamina yang menyediakan bahan bakar jet karena implikasi dari mandat pemerintah. Tanpa Pertamina, tidak ada yang bisa menyediakan bahan bakar jet, terutama di wilayah yang cenderung terpencil.
Persoalan berikutnya, ada sejumlah biaya yang harus dibayar oleh operator avtur jika ingin menjual avtur di Indonesia. Dari cerita yang didapat Alvin dari Pertamina, biaya menjalankan bisnis penjualan bahan bakar jet sejak awal memang besar.
Pertama, kita perlu menyediakan biaya investasi untuk membangun infrastruktur avtur di sekitar bandara. Anda hanya perlu menyewa tanah dari bandara dan membuat biaya baru.
Kedua, pajak jalan raya harus dibayar untuk setiap bahan bakar jet yang terjual. Ketiga, masih ada biaya dari BPH Migas sebesar 0,25% dari total harga setiap liter bahan bakar jet yang terjual. Belum lagi masih ada pajak pertambahan nilai bahan bakar jet.
Menurut Alvin, meski banyak pihak swasta yang menjual bahan bakar jet di Indonesia, namun tampaknya banyak beban tambahan yang dijelaskannya akan sama. Omset tetap tinggi dan biaya produksi tidak mengalami penurunan, sehingga kebijakan tersebut tidak terlalu berdampak pada penurunan harga tiket pesawat.
“Kalau terbuka ke swasta, tapi biayanya masih tinggi, saya kira tidak akan berubah seperti sekarang,” kata Alvin.
Tonton videonya: Harga tiket pesawat akan turun 10% Oktober mendatang
(sesuatu/baji)