Jakarta –
Read More : Kopdes Merah Putih Bakal Pakai Sistem Pendeteksi Kecurangan
Setiap tahun menjelang Natal dan Tena Barrow (Nataru), pemerintah melarang truk gardan 3 seperti truk Tronton beroperasi. Namun, pada tahun ini truk pengangkut air minum dalam kemasan (AMDK) diharapkan diperbolehkan tetap beroperasi.
Analis Kebijakan Spesialis Muda Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Minuman (Mintgar) Kementerian Perindustrian Okky Krisna mengungkapkan, AMDK seharusnya dikecualikan dari aturan pelarangan truk 3 gardan pada libur Natal mendatang. Menurutnya, AMDK saat ini termasuk dalam kebutuhan strategis masyarakat saat ini. “Kami dari Kementerian Perindustrian, setiap tahunnya jika mendapat masukan dari industri, kami menyurati Dirjen BDR. Kami menyurati Dirjen BDR agar AMDK ditambah pengecualian dalam pelarangan tersebut. peraturannya,” kata Oki di Jakarta, dikutip Rabu (27/11/2024). Okky mencatat, ada keluhan dari industri AMDK bahwa larangan tersebut sangat mengganggu distribusi barangnya. Apalagi jika pelarangan itu diterapkan seiring berjalannya waktu. Ini akan berdampak besar pada distribusinya, ujarnya. Meski demikian, menurutnya, Kementerian Perindustrian akan terus berupaya melakukan audiensi dan berkorespondensi dengan pihak berwenang. “Kami akan berusaha semaksimal mungkin mengadakan pertemuan dengan pihak berwenang agar AMDK masuk dalam pengecualian,” ujarnya. Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono menilai kebijakan pemerintah melarang truk berporos 3 atau lebih hanya akan membuat harga barang dan komoditas semakin mahal saat hari raya besar. Hal ini terjadi karena pasokan atau persediaan di daerah tersebut berkurang. “Jika terjadi kekurangan suatu barang, tentu harga barang tersebut akan menjadi mahal dan dapat terjadi inflasi. Dan hal ini pasti akan menimbulkan hukum supply and demand, dimana kebutuhan konsumen lebih besar dibandingkan dengan supply. masyarakat dan permintaan. Negara akan kalah,” katanya. Menurut Bambang, pemerintah seharusnya hanya mengatur lalu lintas. Misalnya untuk jalur ke Pulau Jawa yang bisa dilalui melalui 3 jalur yaitu utara, tengah dan selatan, diatur kendaraan mana yang akan melewatinya. “Misalnya truk 3 gardan bisa dialihkan ke jalur utara karena terhubung langsung atau dipadukan dengan pelabuhan besar yang terletak di Utara Jawa. Sedangkan kendaraan kecil dan sepeda motor bisa dialihkan ke jalur tengah dan selatan sehingga kemacetan bisa teratasi. terpecah,” kata calon DPR terpilih dari provinsi Pilihan Jawa Timur I itu. Sedangkan untuk jalur ke Sumatera, lanjutnya, jalur barat bisa digunakan kendaraan kecil dan sepeda motor, sedangkan jalur Timor bisa dijadikan jalur truk, misalnya truk bisa berjalan dari pagi hingga sore “jadi tidak kooperatif. Karena kalau bersamaan akan ada muatan yang menyebabkan kemacetan”, ujarnya. Lanjutnya, tugas pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan dengan dibantu oleh Dinas Perhubungan Daerah dan Kepolisian adalah bersama-sama mengarahkan kendaraan ke jalur-jalur yang tidak ada, kemudian malah menghentikan atau melarang seluruh logistik 3- truk gardan di seluruh Indonesia seperti yang terjadi saat ini. Padahal, kemacetan lalu lintas yang terjadi selama ini hanya terjadi di Jawa Utara,” ujarnya. Ia menyatakan jumlah truk di Indonesia sebanyak 5 juta. Dari jumlah tersebut, truk dengan 3 as atau lebih hanya sekitar 20% dari total jumlah truk yang ada di Indonesia. “Nah, kalau dilarang akan berdampak pada alur produksi dan berdampak pada perekonomian kita. Karena juga membantu peluncuran Pemulihan ekonomi kita. Jadi kalau terhenti maka perekonomian juga akan stagnan, tegasnya, kepulangan penumpang dan truk logistik juga harus diprioritaskan pada musim kepulangan pada hari raya keagamaan. Dan truk-truk itu juga harus berangkat bersama-sama. Mereka berdua harus pergi. “Tidak ada yang dikorbankan,” katanya. Ia mengatakan, jika diunggulkan penumpang maka akan terjadi kelangkaan barang di daerah tersebut. Demikian pula jika mereka yang kembali melakukan kurban, maka mereka yang kembali akan kehilangan waktu untuk merayakan hari raya keagamaan. Artinya, keduanya harus diakomodasi dalam waktu yang bersamaan, dan saya kira itu bisa dilakukan, ujarnya sambil memikirkan bagaimana memulai perjalanan pulang bersamaan dengan arus barang/logistik. Di sebagian besar negara di dunia, semua logistik mereka tetap berfungsi meskipun ada hari libur keagamaan. Intinya kalau logistik terhenti maka perekonomian juga ikut terhenti,” kata Bambang.
Tonton juga videonya: CCTV Momen Truk Trunton Tabrak 6 Kendaraan di Sleepy
(rd/rd)