Jakarta –
Read More : Biar Internet RI Makin Kencang, Infrastruktur Jaringan 5G Bakal Diperluas
Trumpflasi menjadi istilah yang sering diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir seiring dengan persaingan politik menjelang pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) tahun 2024.
Investopedia, kutipan Sabtu (27/7/2024) Trumpflasi adalah istilah yang merujuk pada kekhawatiran akan kenaikan inflasi pada masa jabatan Donald Trump.
Istilah ini digunakan oleh banyak ekonom dan komentator di media pada bulan-bulan sebelum dan sesudah terpilihnya Trump pada bulan November 2016. Pada saat itu, analis pasar berspekulasi bahwa kebijakan yang diusulkannya dapat menyebabkan tingkat inflasi yang lebih tinggi.
Salah satu kebijakan yang dikutip adalah proposal untuk menghabiskan $1,5 triliun selama 10 tahun untuk proyek infrastruktur. Namun, karena kebuntuan legislatif di Washington dan kurangnya usulan dari pemerintah, kebijakan tersebut tidak pernah diberlakukan.
Spekulasi mengenai potensi inflasi memicu janji kampanye Trump untuk mengurangi atau menghilangkan hampir $20 triliun utang nasional AS sebelum pemilihannya.
Kebijakan lain yang menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi inflasi Trump mencakup peningkatan pendapatan setelah pajak karena pemotongan pajak; Kenaikan upah lokal karena pembatasan imigrasi, serta potensi kenaikan harga konsumen karena pajak baru dan tindakan proteksionis lainnya.
Spekulasi mengenai inflasi Trump tercermin di pasar keuangan itu sendiri. Pagi hari setelah kemenangan Trump pada pemilu tahun 2016, pasar mulai memberi sinyal bahwa inflasi sedang meningkat.
Bank of America Merrill Lynch (BAML) melaporkan pada hari yang sama bahwa arus masuk ke Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) mencapai level tertinggi dalam delapan minggu. Demikian pula, imbal hasil Treasury 10-tahun naik 30 basis poin antara tanggal 8 November dan 10 November. Dampaknya adalah kurva imbal hasil (yield curve) yang lebih curam dan menimbulkan kekhawatiran terhadap inflasi di masa depan.
Meskipun terdapat banyak spekulasi awal mengenai kemungkinan peningkatan inflasi pada masa kepemimpinan Trump, namun rata-rata tingkat inflasi tahunan selama masa jabatan Trump pada 2017-2021 tergolong rendah dan rendah, yaitu sekitar 1,9%.
Istilah Trumpflasi muncul kembali menjelang pemilihan presiden AS tahun 2024, membebani investor terkemuka mengenai prospek inflasi di masa depan jika Trump terpilih.
Menurut Yahoo Finance, kebijakan tersebut awalnya mencakup tarif 10% untuk semua impor dan tarif 60% untuk impor dari Tiongkok. Menurut Peterson Institute for International Economics, pengeluaran rumah tangga tahunan adalah US$1.700 atau Rp 27,7 juta (kurs Rp 16.300).
Selain itu, Trump juga berencana memberi Gedung Putih kendali lebih besar terhadap Federal Reserve. Situasi ini berpotensi menimbulkan kekhawatiran di pasar keuangan jika hal ini benar-benar terjadi.
Bank sentral mempunyai pekerjaan yang berat karena The Fed berusaha menjaga inflasi dan lapangan kerja pada tingkat optimal. Intervensi politik dari Gedung Putih dipandang lebih sulit.
Selain itu, Trump juga ingin terus memperluas program pemotongan pajak. Rencana ini telah berjalan sejak tahun 2017 dan akan berakhir pada akhir tahun 2025. Tingkat ekspansi ini akan meningkatkan utang negara dari $4 triliun menjadi $5 triliun.
“Kebijakan yang diterapkan berdasarkan rencana pembersihan Partai Republik menyebabkan inflasi dan lemahnya pertumbuhan ekonomi,” kata Moody’s Analytics. (shc/fdl)