Jakarta –
Read More : Bayi 5 Bulan Alami Serangan Jantung Saat Bermain di Legoland
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin angkat bicara mengenai tantangan penyelesaian masalah stunting. Menurut dia, tantangan terbesar adalah soal penyaluran modal.
Pendapat tersebut disampaikannya pada pertemuan pemangku kepentingan Gerakan Anak Sehat-Inklusif Kolaborasi Pengusaha Indonesia Atasi Stunting (GAS-KIPAS STUNTING APINDO).
“Masalahnya di Kemenkes kita punya uang banyak tapi modelnya belum bisa kita temukan. Kemarin ada komplikasi yang harus tangani ini dan itu, urus segala macam ke Pemda tapi kita tidak bisa. Temukan modelnya di sana. Jadi penurunannya pelan-pelan,” kata Budi, di Jakarta Selatan, Rabu (8/5/2024).
Oleh karena itu, Budi Gunadi mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut menyukseskan Program GAS-KIPAS STUNTING karena telah menghasilkan model yang paling tepat untuk mengoptimalkan alokasi dana dalam pencegahan stunting.
Budi sendiri kaget saat mengetahui anggaran yang dikeluarkan Apindo untuk Program GAS-KIPAS STUNTING mencapai Rp50 miliar, tidak sebesar anggaran Kementerian Kesehatan, namun dampaknya luar biasa. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan untuk Program Makanan Tambahan (PMT) Kementerian Kesehatan mencapai Rp 1,9 triliun.
“Setelah kita lihat, mereka menemukan modelnya, bagaimana kita menguranginya, sekarang kita tinggal memperbanyaknya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Luar biasa kawan, kalian membantu saya. Saya punya dana PMT Rp 1,9 triliun. Saya bisa bayar orang ratusan miliar orang, tapi tidak apa-apa, seperti suntikan gratis, pertama berikan 10 miliar, tapi akhirnya cepat berikan ke Apindo.
Kalau dipikir-pikir, menurutnya, program Apindo dalam mengelola rachtics sudah sangat efektif sehingga patut untuk direplikasi dan diperluas. Ia pun meminta bantuan Apindo untuk mereplikasi dan memperluas program ini di 12 provinsi. Dalam hal ini, dari target awal 1.000 posyandu, harapannya bisa mencapai 10.000 posyandu.
“Saya mohon bantuannya, jangan meniru 1.000 (posyandu), tolong minimal 10.000 (posyandu),” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani mengatakan pihaknya akan memperluas hingga 12 provinsi, dengan fokus pada 5 provinsi utama yang sudah teridentifikasi. Perluasan ini akan dimulai pada Juni 2024.
“Sekarang kita punya model yang sudah berjalan dan berhasil sebagai percontohan. Sekarang kita punya keberanian untuk memperluas dan meningkatkan. Kalau pemerintah bisa membantu ini akan lebih cepat. Jadi kita lakukan bersama-sama untuk mewujudkannya lebih cepat,” kata Shinta. bertemu setelah acara.
Sebagai tambahan informasi, Program STUNTING GAS-KIPAS merupakan langkah Apindo yang bekerja sama dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Gizi (AIPGI) bersama universitas mitra, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), dan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), dengan mengikuti petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mengatasi masalah stunting. (shc/rd)