Jakarta –
Direktur Ekonomi Faisal Basri meninggal hari ini, Kamis (5/9). Ia merupakan seorang ekonom yang berani mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah. Sebelum berangkat, Faisal pada tahun 2024 ini berkesempatan memaparkan berbagai hal seputar rencana dan kebijakan perekonomian Indonesia.
Misalnya saja di detikcom, sebelum hengkang, Faisal membeberkan berakhirnya proyek Ibu Kota Indonesia (IKN) di bawah pemerintahan calon Presiden terpilih Prabow. Kemudian menyinggung rencana kenaikan PPN menjadi 12% pada tahun 2025 dan rencana mendirikan kantor keluarga di RI.
Dirangkum dari catatan detikcom, berikut empat hal yang diperjuangkan Faisal sebelum meninggal dunia. Perkembangan IKN pada era Prabowo
Faisal Basri yakin Presiden terpilih Prabowo Subianto akan melanjutkan program pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Namun menurutnya, Prabowo tidak seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pelaksanaan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.
Menurut Faisal, dalam pengembangan IKN akan dilakukan penataan ulang oleh Prabowo, terutama dari sisi pembiayaan yang berbasis investasi swasta. Salah satunya adalah pemilik Agung Sedayu, Sugianto Kusuma alias Aguan. Sebab APBN terbatas untuk pengembangan IKN pada tahun 2025.
“(IKN) tetap jalan, tapi besarannya diperkecil. Saya yakin Pak Prabowo tetap punya ibu kota (IKN), tapi dia akan menata ulang, membuka kepentingannya,” ujarnya dalam acara ‘Review 2025 Rencana Utang Publik!’ di Brawijaya XI, Jakarta Selatan, Rabu (21/08/2024).
“Tidak bisa dari APBN, jadi kecil (anggaran IKN) di APBN. Besarnya diberikan ke Aguan, Sinar Mas,” ujarnya.
Oleh karena itu, Faisal meyakini sebagai bentuk apresiasi atas investasi para konglomerat, Prabowo akan dibekali beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk digarap.
“(Prabowo cuma bilang) ‘Nanti saya kasih pembayaran PSN’. Dia dapatnya 10 kali lipat dari harga yang diterima (konglomerasi IKN),” ujarnya.2. Publikasi dokumen pertambangan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkesempatan melakukan perombakan pemerintahan Indonesia pada Senin, 19 Agustus 2024. Kali ini, Jokowi menunjuk Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Soal penunjukan Bahlil sebagai Menteri ESDM, Faisal Basri ragu reshuffle kabinet dua bulan menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi akan berdampak positif bagi dunia usaha.
Menurut dia, pergantian jabatan menteri ini hanya soal politik transaksional. Untuk itu, Faisal menilai penunjukan Bahlil sebagai Menteri ESDM benar-benar membuka peluang bagi mantan Ketua HIPMI itu untuk menyebarkan dokumen pertambangan.
“Entah apa yang terjadi (dengan) Pak (Arifin) Tasrif, tapi ini kan mempercepat proses penguasaan tambang, memberi orang lain. NU (Nahdlatul Ulama), lain-lain” Ada yang berdiri sejalan. Ya, ini tidak dilakukan melalui penjualan, tapi melalui opsi. Jadi pelanggaran perintah ini sebagian dimusnahkan, maka angka-angka itu harusnya dipakai,” kata Faisal dalam diskusi bertajuk Kemandirian dan Moralitas Politik Pemimpin Bangsa, Senin (19/08/2024) Rencana kenaikan PPN menjadi 12% di tahun 2024. 2025
Berdasarkan definisi dalam undang-undang HPP no. 7 Tahun 2021 yang dirinci pada ayat 1 Pasal 7 huruf b menaikkan tarif pajak pertambahan (PPN) menjadi 12% dan mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025.
Terkait hal tersebut, Faisal menyarankan agar kenaikan pajak tersebut dibebankan kepada industri batu bara, bukan kepada masyarakat melalui PPN. Sebab, menurutnya kenaikan PPN menambah beban masyarakat.
Faisal sebelumnya mengatakan, saat ini pemerintah memberikan insentif kepada dunia usaha, namun justru menambah beban masyarakat. Selain itu, dia mengatakan rencana pemerintah menaikkan PPN menjadi 12% tidak diperlukan karena pendapatan baru negara diperkirakan kurang dari Rp 100 triliun.
“Jadi kawan, apa jadinya kalau tatanan itu dilanggar. Insentif bagi perusahaan besar, sementara masyarakat terus dirugikan, hampir pasti akan menaikkan PPN sebesar 12%, belum termasuk barang dan jasa. Dihapus dan apa judulnya: “Ini salah, nanti banyak orang yang tersingkir. Bayangkan saja pendapatan baru dari kenaikan 11% menjadi 12% tidak mencapai Rp 100 triliun,” kata Faisal dalam diskusi bertajuk ‘Kemandirian dan Moralitas Politik Pemimpin Bangsa’, Senin (19/08/2024).
Secara terpisah, Faisal Basri juga mengatakan rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025 akan diperpanjang.
“Menurut saya sebaiknya ditunda, tapi yang jadi masalah defisitnya makin besar,” kata Faisal Basri dalam rapat di Gedung DPR RI di Jakarta, Rabu (7/10/2024).
Faisal mengatakan kenaikan PPN merupakan jalan pintas pemerintah untuk meningkatkan pendapatan. Padahal, kata dia, pemerintah tidak bisa menaikkan pajak penghasilan (PPh).
“Karena PPN paling mudah, kami mau ambil risiko di PPh,” ujarnya 4. Berencana mendirikan kantor keluarga
Pemerintah berencana mendirikan Wealth Management Consulting (WMC) atau kantor keluarga di Tanah Air. Rencana ini awalnya dirancang oleh Menteri Perdagangan Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurutnya, kantor ini bisa membuat orang-orang kaya di seluruh dunia bisa membelanjakan uangnya di Indonesia tanpa pajak. Bahkan diyakini dapat meningkatkan jumlah investasi yang masuk ke Indonesia sehingga dapat meningkatkan perekonomian dalam negeri.
Faisal menilai rencana tersebut akan sulit dilaksanakan. Melihat situasi saat ini, orang-orang kaya di Indonesia justru menyimpan uangnya di luar negeri.
“Pemerintah berniat menggalakkan berdirinya bisnis keluarga (Family Office). Orang-orang kaya membawa uangnya ke Indonesia, mimpi. Boro-boro, orang-orang kaya Indonesia itu mengukur bisnis keluarga di luar negeri,” ujarnya di kawasan Jakarta Barat pada Selasa. (8 September 2024).
Faisal mengatakan ada permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia. Pertanyaan ini berlaku bagi investor ketika mengambil keputusan investasi. Sebab, kata dia, jika realitas hukum tersebut tidak dilaksanakan maka Indonesia tidak akan menarik perhatian investor.
Faisal Basri sempat mengatakan, pendirian kantor keluarga bisa menjadi wadah litigasi keuangan, seperti yang dilakukan di Singapura. Faisal menjelaskan, di negara yang hukumnya baik ini, lebih baik menolak pendirian kantor keluarga. Alasannya, Singapura tidak ingin dianggap sebagai negara yang rakus uang.
“Banyak kantor bisnis keluarga menggunakan Singapura untuk mencuci uang. Itu sebabnya hal ini menjadi lebih penting sekarang. Di Singapura, di mana semua hukumnya baik, mereka menekan dan mendirikan (kantor keluarga) karena mereka tidak ingin terlihat. lagi atau ditampilkan sebagai negara pencucian uang,” kata Faisal, Jumat (4 Juli 2024) saat ditemui di Jakarta.
Faisal tidak melihat perlunya kantor keluarga di Indonesia. Dia meyakini proyek tersebut tidak akan berdampak pada pendapatan negara karena tidak dikenakan pajak. Selain itu, ia juga belum mengetahui bahwa kantor keluarga bisa mengatasi permasalahan yang ada saat ini, seperti lesunya bisnis, dan bisa memperkuat sumber daya manusia (SDM).
“Dia untung apa? Pajaknya nggak biasa. Terus uangnya dia simpan jauh-jauh. Jadi percuma. Tujuannya apa, nambah cadangan devisa? Tidak, tidak. Dia akan menambah cadangan devisa, yaitu, dia bawa uang, hari ini, besok dia bisa transfer kemana saja, kapan saja, entahlah.
Simak Videonya: Ekonom Faisal Basri Meninggal Dunia. Inilah yang terjadi
(fdl/fdl)