Jakarta –
Read More : Kekayaan Si Bocah Ajaib Lamine Yamal yang Pecahkan Rekor Pele
Pemerintah buka-bukaan soal rencana mengenakan pajak 200% terhadap berbagai produk impor dari China. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan pun turun tangan untuk mengklarifikasi informasi tersebut.
Luhut mengatakan Indonesia ingin menjaga hubungan baik sebagai mitra, khususnya dengan China yang memiliki hubungan timbal balik yang baik.
“Indonesia tidak mau mencontoh negara-negara tertentu, padahal kita punya kebutuhan bangsa yang perlu ditegakkan. Kalau jelek, maklumi kawan,” kata Luhut dalam keterangan tertulisnya, dikutip, Minggu ( 07/07/2024).
Dengan melindungi produk dalam negeri, pemerintah membuka pintu untuk memberantas perdagangan ilegal, seperti pelayaran. Namun, pihaknya tidak mempedulikan beberapa negara, terutama Tiongkok.
Investigasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mengurangi membanjirnya barang impor. Cara ini untuk melindungi produk dalam negeri.
“Oleh karena itu, kami tidak fokus pada satu negara saja, apalagi Tiongkok. Semua tindakan akan kami ambil sesuai dengan kepentingan nasional kita, kebutuhan industri nasional,” jelasnya. Luhut.
Luhut menjelaskan, Tiongkok merupakan salah satu mitra strategis komprehensif Indonesia yang penting dalam bidang perdagangan dan investasi. Indonesia berkomitmen menjaga hubungan baik tersebut dengan terus berkomunikasi dan mendiskusikan langkah-langkah kebijakan kedua negara.
Pada dasarnya, pemerintah ingin melindungi perekonomian India. Untuk itu, Luhut mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memutuskan untuk berupaya semaksimal mungkin melindungi industri nasional sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar perdagangan internasional.
Tentu saja, tindakan perlindungan ini harus didasarkan pada akar permasalahannya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan Biaya Pemeliharaan pada beberapa produk benih yang sudah dilaksanakan dan kini diperpanjang. Perlindungan ini berlaku untuk semua barang impor tanpa membedakan negara tertentu.
Saya juga sudah berbicara dengan Menteri Perdagangan untuk membahas hal ini. Kita sepakat untuk mengutamakan kepentingan nasional, namun kita tidak boleh melupakan hubungan dengan negara mitra, kata Luhut.
Selain itu, tambah Luhut, Jokowi juga meminta dilakukannya pemeriksaan lebih ketat terhadap impor, terutama pakaian atau barang bekas yang masuk ke India. Hal ini diperlukan karena merupakan tanda adanya masuknya barang-barang lama dan sitaan yang mengganggu pasar dalam negeri.
Penjelasan Zulhas
Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan juga menjelaskan, banyak produk impor yang dikenakan pajak hingga 200%. Dia menjelaskan, pemerintah saat ini berupaya mengendalikan impor.
Zulhas mengatakan hal itu dibahas dalam rapat kecil yang diselenggarakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pelantikan Kementerian Perindustrian. Rapat tersebut digelar karena beberapa pabrik tekstil, elektronik, dan keramik ambruk sehingga berdampak pada pekerja.
“Pabrik tekstil yang tutup ada 36 pabrik, pabrik keramik yang ada PHK 31 pabrik. Jadi rapatnya inisiatif Kementerian Perindustrian. Pabrik keramik ada yang PHK, ada juga pabrik listrik yang tutup,” kata Zulhas, di Kementerian Perdagangan, dikutip Sabtu (06/07/2024).
Dalam pertemuan tersebut diputuskan pemerintah fokus pada tujuh barang impor, yakni TPT (tekstil dan produk tekstil), garmen jadi, keramik, elektronik, kecantikan dan kosmetik, produk tekstil, dan sepatu.
Ketujuh produk tersebut saat ini sedang diuji untuk melihat apakah mengganggu produk di dalamnya. Jika terbukti, maka akan dikenakan pajak tambahan berupa Pajak Impor Protektif (BMTP) dan Pajak Impor Antidumping (BMAD).
Namun, Zulhas menjelaskan, hal tersebut bukan hanya produk asal China, melainkan juga produk impor dari negara mana pun. Jika impor meningkat dalam tiga tahun terakhir sehingga mengganggu pasar dalam negeri, jelas akan dikenakan pajak tambahan.
“BMTP bisa melindungi produk kita (barang impor) dari mana saja, dari Eropa, Australia, misalnya dari China. Tidak ada negara, dan semua negara, bisa menawarkan tarif impor sebagai langkah pengamanan,” jelasnya. (ada/rd)