Jakarta –
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menunjukkan fungsi e-Katalog yang terus dikembangkan. Luhut mengatakan, saat ini tersedia 9,4 juta item.
Bahkan pada awalnya banyak masyarakat yang pesimis dengan program pemerintah. Pengadaan barang pemerintah melalui e-katalog, kata Luhut, bisa menurunkan kasus korupsi di Indonesia.
“Digitalisasi ini, masyarakat marah ke saya kalau saya bilang OTT (Operasi Genggam KPK) itu kampungan. Karena lewat digital kita ciptakan ekosistem, masyarakat tidak boleh mencuri. Wah, semuanya ada di mesin, masyarakat urus. mesinnya,” ujarnya pada acara temu bisnis P3DN VIII di ICE, BSD, Selasa (17/9/2024).
Luhut menyebut uang OTT KPK 50-100 juta kemudian menghebohkan publik. Bahkan, melalui digitalisasi, lebih banyak lagi yang bisa dihemat, hingga ratusan triliun.
“Nah, OTT-OTT Rp 50-100 juta itu jadi drama. Sekarang kita tidak tahu berapa ratus triliun yang dihemat KPK tahun lalu. Coba hitung berapa ratus triliun. Beli komputer, laptop, beli barang. bisa menghemat 40% dari triliunan,” tuturnya.
Belum lagi semakin terbukanya lapangan kerja jika menggunakan produk dalam negeri. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi mengatakan target belanja pemerintah pada tahun 2024 sebesar Rp 778 triliun. Pada 14 September realisasinya mencapai 436 triliun.
Dilaporkan target belanja P3DN sebesar Rp778 triliun. Hingga 14 September 2024, realisasi belanjanya mencapai 436,74 triliun, sehingga sisanya sebesar 341,63 triliun harus dibelanjakan untuk produk dalam negeri hingga akhir Desember 2024, ujarnya.
Total potensi realisasi belanja produk dalam negeri 15 kementerian/lembaga mencapai Rp 186 triliun pada pertemuan bisnis tahap kedelapan.
Budi Ari melanjutkan, program serupa telah dilaksanakan di Thailand, Vietnam dan banyak negara lain seperti Thailand. Negeri Gajah Putih misalnya, mensyaratkan proporsi barang yang digunakan pemerintah sebesar 60%.
Budi Ari juga mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto siap melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Menurut dia, hal itu untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap barang impor.
Prabo Subianto terus melakukan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah mengembangkan hilirisasi untuk pusat pertumbuhan ekonomi baru, ujarnya.
Simak videonya: KPK merespons pernyataan Luhut dengan menyebut OTT kampungan
(ily/rd)