Jakarta –
Pemerintah terus menampung pembentukan 80.000 Desa Red -Putih/Kelorakhan, yang akan diluncurkan pada bulan Juli. Kementerian Desa dan Daerah Lemah (Kemendes PDT) menjamin bahwa tanah yang digunakan untuk membangun koperasi merah tidak boleh disewa.
Wakil Menteri Desa Velyabeb Riza mengatakan setiap desa akan mempersiapkan tanah untuk menghasilkan koperasi bisnis merah. Kopdes putih -putih harus memiliki perbatasan bisnis, dari outlet, klinik pedesaan, apotek pedesaan, logistik, penyimpanan dingin, tabungan dan pinjaman. Riza menjamin bahwa desa tidak harus membeli dan menyewa tanah untuk meluncurkan program.
“Kemudian, setiap desa menyiapkan tanah, tanah itu tidak harus dibeli, tidak perlu menyewa, menggunakan negara bagian yang dimiliki oleh negara bagian, pemerintah atau komunikasi yang stabil,” kata Riza, ketika itu terjadi di kantor Menteri Koordinasi, Giacart Tengah, Selasa (22.04.2025).
Untuk pembangunan Copdees putih -putih, Riza mengatakan dia secara finansial dari pinjaman bank negara, serta bisnis Copyne -nya. Kemudian, pemerintah pusat menjamin anggaran negara (APBN).
“Kemudian, semua pembiayaan anggaran negara bank negara atau dari Himbara,” jelas Riza.
Pinjaman akan dilunasi dengan angsuran dari dana desa selama 10-15 tahun. Menurut Riza, anggaran yang diperlukan untuk membentuk COPDE merah dan putih dapat mencapai 2-3 miliar rps.
“Jika perlu, menurut perkiraan 2 miliar rupee dapat mencapai 3 miliar rp. 3 miliar dan lainnya bergantung pada koperasi desa. Kemudian, itu akan dibayarkan ke dana pedesaan, mungkin 10 tahun, 15 tahun atau lebih, tetapi dana awal dimulai dengan pemerintah pusat melalui anggaran negara.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudarion mengatakan Himbara menyelesaikan mekanisme skema pembiayaan. “Sekarang prosedur ini adalah ini, skema ini pada dasarnya. Jika itu adalah Himbo, sekarang mekanismenya dikonfirmasi,” kata Sudarion. (RA/ARA)