Jakarta –
PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI hari ini menghadiri rapat di DPR RI untuk membahas persetujuan Penyertaan Modal Negara (PMN). Namun Presiden KAI Didiek Hartantyo tidak hadir dalam agenda tersebut.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP), Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohammad Hekal mengatakan KAI mengajukan PMN sebesar Rp 1,8 triliun. Hal itu mengacu pada hasil rapat Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada 7 Juni 2024.
“Ada usulan PMN tahun 2025. Artinya satu untuk PT KAI sebesar Rp 1,8 miliar, PT INKA sebesar Rp 976 miliar, untuk PT PELNI sebesar Rp 1 miliar, dan untuk Perum Damri pada tahun 2025. sejumlah Rp 1 miliar. Hari ini kami ingin mendengarkan dan melanjutkan diskusi mendalam yang telah dilakukan sebelumnya, ujarnya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).
Usai mendapat kesempatan berbicara, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI, Salusra Wijaya, memperkenalkan jajaran manajemen KAI yang hadir. Namun melihat Direktur Utama KAI tidak hadir, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Muftiu Anam spontan menyerang Salusra.
“Presiden menyela, Anda tidak menjelaskan di mana Presiden berada, ini rapat penting pak,” kata Mufti.
Menjawab hal tersebut, Salusra menjelaskan, Presiden KAI Didiek Hartantyo sedang melakukan pertemuan dengan Siemens. Dia mengatakan Siemens merupakan operator persinyalan dan peralatan telekomunikasi LRT Jabodebek. Dikatakannya, agenda tersebut sudah diperkirakan sejak pekan lalu dan sudah coba direvisi, namun Dirut PT KAI belum bisa ikut.
“Ini sudah menjadi agenda sejak minggu lalu dan sedang diupayakan untuk direvisi. Namun, satu dan lain hal tidak bisa diubah, Pak,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Mufti Anam mengungkapkan, KAI hadir untuk meminta persetujuan PMN. Oleh karena itu, dia menilai ketidakhadiran pimpinan KAI merupakan tanda PMN dianggap tidak penting.
Maksudnya PMN itu tidak penting bagi CEO, yang lebih penting dengan Siemens, kalau perlu ditunda saja kalau tidak. Itu penting, Atau hentikan saja dengan KAI pak,” desaknya.
Sementara itu, anggota Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan Darmadi Durianto mengkritik pangkat KAI. Ia mengatakan, nilai PMN yang akan diajukan tidak sedikit.
“Leadership, nilai pemimpinnya tidak sedikit, tapi CEO-nya tidak hadir,” ujarnya.
Melihat kontroversi tersebut, Wakil Ketua Komisi VI Mohammad Hekal menjelaskan, dirinya telah menerima surat dari KAI pada 5 Juli 2024. Di dalamnya, Dirut PT KAI mengaku tak bisa hadir karena sudah bertemu dengan CEO. dari Siemens. Asia Pasifik di Paris, Prancis. Oleh karena itu, ia menunjuk Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI serta Direktur Bisnis dan Pengembangan Kelembagaan KAI untuk mewakilinya.
“Makanya dia sebenarnya tidak bisa hadir kemarin (rapat terakhir) dan itu dia komunikasikan ke pimpinan jadi kami minta minimal hadir untuk menjelaskan, lalu kami beri perwakilan kalau tidak, dia tidak punya. tadi di Eropa, Pak. Saya dipecat karena saya meminta untuk bertemu teman-teman saya.
Selain penjelasan Haekal, Salusra mengatakan Dirut KAI telah memberinya kewenangan partai. Kewenangan tersebut secara sah dilimpahkan untuk mewakili Direktur Utama KAI.
“Izin secara sah diberikan kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT KAI untuk memangku kekuasaan Direktur Utama,” jelas Salusra.
Haekal pun menilai pertemuan bisa dilanjutkan. “Iya, apakah bisa diterima? Silakan saja ya. Terima kasih,” tutupnya. (gambar/gambar)