Jakarta –
Read More : Deretan Rencana Presiden Iran buat RI Sebelum Meninggal Kecelakaan Heli
Menjabat sebagai pemangku kepentingan dan pejabat pemerintah bukanlah tugas yang mudah. Beban ini dirasakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani dianggap sebagai pihak yang memutuskan dan mempublikasikan kebijakan fiskal. Sedangkan kebijakan ini biasanya akan menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan.
“Kadang jadi Menkeu memang tidak enak. Karena itu indikator tidak semua orang sama-sama bahagia, semua sama-sama tidak bahagia. Kalau seperti itu kok tidak dapat banyak? Saya minta 100 dan saya hanya dapat 25, tapi aku merasa seperti berumur 25,” ungkapnya. kata Sri Mulyani, saat rapat kerja (Raker) dengan Panitia XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).
Padahal, Sri Mulyani menyebut penerapan kebijakan fiskal ini merupakan hasil koordinasi dan keputusan bersama dengan Kementerian/Organisasi (MOA) terkait. Misalnya saja untuk kebijakan pajak tembakau.
“Kebijakan ini hasil pembahasan di kabinet, misalkan cukai hasil tembakau, penggunaan tembakau oleh petani lokal, cukainya untuk golongan 1, golongan 2, golongan 3, artinya beda golongan. Masalah kesehatan, Menteri Kesehatan ingin sangat tinggi. Karena (pajak khusus) mengancam rokok, Menteri Tenaga Kerja dan Perindustrian minta serendah mungkin,” jelasnya.
Ia dan menteri lainnya juga bekerja keras untuk menentukan instrumen fiskal terbaik yang aman digunakan untuk perlindungan. Namun terkadang dalam prosesnya hal ini menimbulkan dilema.
Hal ini misalnya terjadi pada kebijakan tarif impor. Sri Mulyani mengatakan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang merasakan dilema antara melindungi industri hulu dan hilir atas pengenaan bea masuk yang berat.
Menurut Sri Mulyani, jika tarif impor tinggi diberlakukan, industri hulu bisa terlindungi, namun industri hulu akan kesulitan mendapatkan bahan baku impor yang murah. Namun jika dibatasi, industri hulu justru bisa hancur.
“Kalau kita kenakan tarif impor di atas, pasti yang bawah kasih tahu (DPR). Betapa saya dirugikan dengan tarif impor Kementerian Keuangan. Lalu kalau saya turunkan, yang atas akan menoleh ke Anda dan memberi tahu Anda. Menkeu tidak mendukung industri kita. Jadi maklumi kita butuh segala alat agar ada konsekuensinya, kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan, tugas penyeimbangan hulu dan hilir sudah dibahas dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Usai rapat koordinasi, harus dibuat kesepakatan bersama agar seluruh KL juga memahami akibat dari keputusan tersebut.
“Ini salah satu alasan kita harus hati-hati. Tapi saya setuju dengan apa yang bapak sampaikan, kami akan coba kalibrasi dan komunikasi terus,” ujarnya.
Tonton juga video Sri Mulyani: Prabowo Minta Saya Jadi Menteri Keuangan
(shc/rd)