Jakarta –
Read More : Tinjau Harga Bapok Jelang Nataru, Mendag Kunjungi Pasar-Pantau SP2KP
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membenahi pengelolaan sektor ESDM. Termasuk salah satu masalah perizinan.
“Instruksi Presiden Jokowi bukan yang saya baca, saya harus tancap gas di ESDM karena saya melanjutkan apa yang sudah dilakukan mantan Presiden Pak Arifin, sudah siap, saya lanjutkan, tapi kalau begitu. melakukan perbaikan,” kata Bahlil dalam keterangannya. Resminya, Sabtu (28/9/2024).
Bahlil mengatakan diperlukan 300 izin bagi perusahaan yang ingin melakukan eksplorasi di sektor migas. Menurut dia, hal ini menimbulkan inefisiensi dan memerlukan perizinan yang mendesak.
“Urus izinnya sehari, urus izin tahunannya. Kalau izinnya bisa selesai tiga hari, berarti butuh waktu tiga tahun (pengurusan) izinnya. Jadi bayangkan inefisiensi kita. Bisnis migas itu meningkat,” katanya.
Bahlil mengatakan meski seluruh pelayanan perizinan di ESDM sudah melalui Online Single Submission (OSS), namun masih belum berjalan dengan baik karena perizinan masih perlu disederhanakan. Oleh karena itu, akan diselenggarakan secara bertahap untuk mempercepat proses perizinan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Selain persoalan perizinan, Bahlil juga sepakat mengatur peningkatan minyak Indonesia. Hal ini penting mengingat konsumsi minyak harian sebesar 1,5-1,6 juta barel minyak per hari.
Sementara kapasitas produksi minyak bumi hanya 600 ribu barel per hari. Menurutnya, situasi tersebut menyebabkan Indonesia meningkatkan penjualan minyak dan menurunkan devisa.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bahlil mengatakan timnya telah membuka kembali sumur-sumur dorman. Kemudian ada upaya intervensi terhadap sumber daya yang ada dengan menggunakan teknologi EOR, seperti yang dilakukan Pertamina di Blok Rokan, Riau.
Permasalahan lain yang perlu diatasi adalah bagaimana mendorong penggunaan energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi. Indonesia masih memiliki 8,1 GW atau 8.100 MW, atau secara persentase masih kurang dari 8% dari target.
“Bauran kita (bauran EBT) harusnya tahun depan 23% dan kita masih belum punya 8,1 GW yang hampir 8% dari defisit kita,” kata Bahlil. (eds/eds)