Jakarta –
Read More : Top Skor Liga Inggris: Salah Jauhi Haaland
Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana mengganti Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Hal itu disampaikan Dewan Pertimbangan Calon Presiden Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah.
Ia mengatakan, hal ini diperlukan untuk kepentingan strategis di masa pemerintahan Prabowo.
Yang pertama adalah reformasi Pelayanan Pajak Nasional. Insya Allah ada Menteri Pendapatan Negara yang mengurus pajak, pendapatan, dan PNBP selain Kementerian Keuangan. ujarnya dalam UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9/2024).
Selain itu, menurutnya, harus ada perubahan pada Kementerian BUMN. Menurut dia, nilai BUMN Indonesia mencapai US$ 1 triliun, namun kontribusinya terhadap negara harus ditingkatkan.
Burhanuddin mengatakan, perubahan pada layanan/organisasi pemerintahan Prabowo akan dilaksanakan mulai Januari 2025.
“Harus ada perubahan institusi, perubahan bisnis, perubahan budaya, perubahan manajemen. Kemungkinan itu akan kita lakukan mulai Januari 2025,” tutupnya.
Tonton juga videonya: Video Puan tentang kemungkinan PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo: Insya Allah
(ada/rd)