Jakarta –
Read More : ‘Southgate Pasti Dihantui Bayangan Kegagalan di Final Euro 2024’
Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas bertemu dengan para menteri pangan. Salah satunya, mereka membahas bagaimana mencapai tujuan ketahanan pangan pada tahun 2027.
Pertemuan tersebut digelar di kantor pusat Kementerian Koordinator Pangan di Jakarta. Diselenggarakan di Graha Mandir. Hadir para menteri dan pejabat antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono; Menteri Perdagangan Budi Santoso; Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional; Perum Bulog Wahyu Suparyono Menteri Luar Negeri Prasetyo Hadi dan Wakil Menteri. BUMN Kartika di Wirjoatmodjo
Zulhas mengatakan, tujuan percepatan ketahanan pangan sudah diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke beberapa negara.
“Kita mendapat mandat dari presiden untuk swasembada pada tahun 2028, dan sekarang sudah lebih baik lagi. Presiden kemarin mengumumkan pada pertemuan G20 di APEC, tapi tahun 2028 (tujuan swasembada tahun 2027) adalah tahun 2027, Kamis Tengah (20/11/2024). Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kementerian Koordinator Pangan di Graha Mandri, Jakarta.
Mantan Menteri Perdagangan ini mengatakan, pemerintah hanya punya waktu dua tahun lagi untuk mencapai target tersebut. Oleh karena itu, pihaknya harus menerapkan berbagai kebijakan untuk mempercepat produksi.
“Jadi tahun depan kita harus kerja keras, tahun kedua sudah di sini (2027), jadi sudah 2 tahun. Kita harus kerja keras. Sudah 2 tahun dan kita harus kerja cepat,” jelasnya. Mempercepat ketahanan pangan.
Oleh karena itu, pemerintah mengikuti aturan dalam pertemuan ini sebagai langkah mempercepat ketahanan pangan. Pertama, Keputusan Presiden (Perpres) tentang pemerataan komoditas; Penyusunan usulan usaha bidang pangan di bawah kewenangan Kementerian Pertanian dan Keputusan Presiden tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi;
Sedangkan untuk penyaluran pupuk bersubsidi, Zulhas menjelaskan, aturannya dipangkas agar tidak terhambat. Ke depan, tidak perlu lagi ada pembagian Surat Perintah (SK) pemerintah daerah.
“Perintah Mantan Penguasa Perintah Gubernur Sebagai Menteri Perdagangan, peraturannya banyak, jadi sebarkan. dipotong Maka cukuplah perintah Menteri Pertanian; Mentan menugaskan langsung Pupuk Indonesia ke distributor atau lapak atau Gapoktan (kelompok tani terpadu),” jelasnya.
Pemerintah kemudian berencana mengubah Perum Bulog menjadi lembaga pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan. Artinya, Bulog tidak lagi melakukan akuisisi bisnis seperti perusahaan.
“Sudah tidak komersil lagi (bagi Bulog). Kalau komersil, masyarakat beli beras. Kalau beli beras, kadang sulit menghitung Bulog menang atau kalah. Susah ruginya. Yang penting organisasi sudah sepakat sejak dini untuk membuat ada perubahan,” jelasnya.
Terakhir, diusulkan untuk memindahkan beberapa lembaga bidang pangan, seperti Badan Pangan dan Badan Karantina, ke wilayah koordinasi Kementerian Pertanian.
“Ada hukum dan sebagainya.” Kita akan bahas lagi minggu depan atau beberapa hari ke depan,” tutupnya.
Lihat juga videonya: Mendukung ketahanan pangan; Polres Jakarta Barat tanam bibit pohon di lahan seluas 1,5 hektar;
(ya / menggambar)