Jakarta –
Kebocoran data kembali terjadi, kali ini Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Alamat, Nomor Ponsel, alamat email dan lain-lain.
Menurut Alphonse Tanujaya, analis keamanan siber di Akungom, dampak kebocoran data ini akan luar biasa karena data yang beredar sangat penting.
“Betul informasi wajib pajak bocor. Datanya akurat. Data itu sudah saya verifikasi dengan database demografi yang bocor. Datanya valid dan sesuai,” kata Alphonse saat dihubungi detikINET.
Alphonse juga khawatir data yang bocor ini dapat digunakan untuk menyesatkan masyarakat dengan menyamar sebagai petugas pajak dan menggunakan teknik rekayasa sosial.
“Saya misalnya ingin menyasar wajib pajak di Jakarta Barat. Saya berpura-pura menjadi petugas pajak Jakarta Barat dan mengklasifikasikan wajib pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Barat dalam daftar bocoran data tersebut,” imbuhnya.
Selain itu, menurut Alfonsin, petugas pajak merupakan sosok yang ditakuti masyarakat. Jadi, kalau ada yang berpura-pura jadi agen pajak, bisa jadi banyak korbannya.
“Petugas pajak adalah orang yang disegani masyarakat dan jika berhasil memalsukan maka dampaknya luar biasa, kerugian bagi masyarakat yang tertipu akan sangat besar dan jumlah korbannya akan sangat besar,” jelasnya. Pria berkacamata.
Untuk mengatasinya, Alphonse menyarankan agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengetahui kebocoran informasi mereka dan menginformasikannya. Tujuannya untuk mengantisipasi apakah data tersebut akan digunakan.
“Jadi ada baiknya DJP atau afiliasinya memberitahukan kepada masyarakat bahwa datanya bocor dan berharap data tersebut tidak dieksploitasi dan masyarakat menjadi korban,” kata Alphonse.
“Tentunya selain memperbaiki sistem dan akses untuk mencegah kebocoran lebih lanjut,” tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, 6,6 juta data dijual di forum yang diretas seharga $10.000 atau sekitar Rp150 juta. Data yang bocor antara lain NIK, NPWP, alamat, nomor ponsel, dan alamat email.
Parahnya lagi, suatu sampel data mempunyai terlalu banyak tokoh kunci yang mendistribusikan datanya. Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Eric Tohir, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan termasuk di antara yang hadir. Video: Simak Video Dugaan Kebocoran Data NPWP, Menko Hadi: Ada yang Tidak Sesuai Data Sebenarnya (asj/asj)