Jakarta –
Read More : Stimulus Kebijakan di Bidang Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat di 2025
Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) seri FR0105 dengan jangka waktu 40 tahun melalui mekanisme private penempatan senilai Rp3 triliun. Instrumen obligasi ini merupakan yang terpanjang di pasar dalam negeri dan dinilai cocok untuk kebutuhan dana pensiun jangka panjang.
Direktur SUN Direktorat Jenderal Manajemen Risiko dan Pembiayaan (DJPPR) Kementerian Keuangan Deni Ridwan mengatakan transaksi SUN senilai Rp3 triliun dilakukan pada 22 Agustus 2024.
“Transaksi ini dilakukan melalui mekanisme private penempatan untuk memperkenalkan SUN 40 tahun yang merupakan instrumen obligasi pemerintah dengan jangka waktu terpanjang yang ditawarkan di pasar dalam negeri,” kata Deni dalam keterangan tertulis, Jumat (30). /8/2024).
Untuk publikasi berikutnya, Denny berharap bisa melalui mekanisme lelang reguler.
SUN FR105 kembali diperdagangkan dengan tingkat kupon 6,875% dan imbal hasil 6,930%. Dengan jangka waktu 40 tahun, obligasi pemerintah ini jatuh tempo pada 15 Juli 2064.
Deni mengungkapkan, langkah strategis tersebut merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk melakukan pendalaman pasar Surat Berharga Negara (SBN) dalam negeri, khususnya untuk mendukung pertumbuhan industri dana pensiun dan asuransi yang membutuhkan instrumen investasi jangka panjang dengan tingkat risiko yang terukur. .
“Langkah ini kami harapkan dapat merangsang pertumbuhan industri keuangan dalam negeri dan memperkuat fondasi perekonomian nasional,” kata Deni.
Presiden Asosiasi Dana Pensiun Indonesia Abdul Hadil pun mengapresiasi penerbitan instrumen SUN tenor panjang ini. Instrumen ini dinilai sangat cocok untuk profil risiko jangka panjang dan memungkinkan pengelolaan portofolio investasi lebih efisien.
“Kami dari asosiasi perusahaan asuransi dan dana pensiun secara intensif melakukan audiensi dengan Pemerintah mengenai perlunya instrumen investasi, dalam hal ini Surat Berharga Negara (SBN) yang berjangka waktu lebih panjang dibandingkan dengan yang diterbitkan negara di pasar dalam negeri,” kata Hadil. . (bantuan/rd)