Jakarta –
Read More : Penjualan Kecil, BAIC Atur Strategi Bersaing Pasar Otomotif di Indonesia
Direktur Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan, sepanjang Januari hingga Juli 2024, sebanyak 247 wisman dikirim ke Bali. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Baru (Menparekraf) Sandiaga Uno mengutarakan pendapatnya.
Wisatawan ditolak karena berbagai alasan, mulai dari tidak menaati aturan hingga melebihi masa tinggal.
Bagus mengatakan, “Kalau kita lihat proses keimigrasiannya, sampai tanggal 24 Juli ada orang yang dideportasi. Kebanyakan karena ilegalitas dan jumlahnya berlebihan.” Bagus berkata:
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Baru, Sandiaga Salahuddin Uno menjawab pertanyaan tersebut dan menyatakan kepuasannya terhadap inisiatif ini. Ia mengatakan, langkah ini merupakan komitmen nyata dan pencegahan kejadian serupa diperlukan untuk terus membina hubungan baik.
“Setahu saya, keputusan kita itu benar, jadi ekspornya meningkat, jadi kalau melanggar aturan akan kita keluarkan. Sesuai sanksinya, pengejaran tetap dilakukan, kita apresiasi dan cegah, tentu harus terus kita lakukan. berkomunikasi dan menggunakan kerjasama untuk mencegah wisatawan yang berada dalam kesulitan”.
Menurut dia, usulan deportasi wisman ilegal tidak akan mempengaruhi jumlah wisman yang datang. Dengan hubungan dan komunikasi yang baik dari berbagai pihak, pariwisata Indonesia akan mampu bangkit dari pariwisata yang tidak bertanggung jawab.
Adyatama Tourism, Kepala Staf Ahli Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Teknologi Nia Niscaya menjelaskan, permasalahan ini menjadi isu bagi pihaknya untuk terus meningkatkan pengendalian pariwisata khususnya Bali.
Cara yang dilakukannya adalah dengan memperkenalkan aturan yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilakukan oleh wisatawan asing.
Nia mengatakan, “Saya kira ini sangat pribadi, ini menjadi masalah bagi kita atau kritik bagi kita, yang harusnya tegas dalam mengontrol dan mendiskusikan apa saja yang dilakukan dan tidak dilakukan wisatawan asing di Indonesia.”
Menurut Nia, adanya informasi mengenai wisatawan yang dideportasi ini merupakan angin segar karena sistem pelacakannya telah berhasil. Ia juga memuji pemerintah daerah yang telah membentuk gugus tugas untuk menangani wisatawan yang berperilaku buruk di Indonesia.
“Dan kalau ada informasi tentang ekspor, kita memang harus hati-hati melihat ke sana”, bagus, diketahui “dan ada kelompok pemerintah daerah juga menginformasikan apa yang harus dan apa yang tidak boleh ada perwakilannya, tidak hanya Indonesia (kedutaan besar) luar negeri tapi juga perwakilannya. “Saya kira itu langkah yang bagus dan patut kita banggakan,” pungkas Nia.
Saksikan video “UKM Kala Sandiaga Uno Ashima Gorontalo” (perempuan/perempuan)