Jakarta –
Hashim S., Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Gerindra. Jojohadikusumo mengungkapkan kebocoran pendapatan negara mencapai Rp300 triliun. Harga tersebut disebabkan adanya oknum pengusaha yang membuka perkebunan sawit ilegal.
Hashim mengatakan para pengusaha tersebut tidak membayar pajak dengan mendirikan perkebunan kelapa sawit ilegal tersebut. Berdasarkan informasi yang dikonfirmasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), terdapat jutaan perkebunan kelapa sawit ilegal.
Jutaan hektar lahan hutan telah dikuasai secara ilegal oleh pengusaha ilegal yang menanam perkebunan kelapa sawit. Ternyata mereka sudah diperingatkan tapi belum membayar. Kami informasi belum dibayar Rp 300 triliun. Demikian informasi yang dihimpun oleh pemerintah,” kata Hashim dalam diskusi tersebut. Ekonomi, Menara Kadin, Jakarta, bersama pengusaha senior internasional, Selasa (8/10/2024).
Saat kampanye pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2014, Prabowo Subianto menjadi salah satu topik yang paling banyak dibicarakan. Bahkan saat itu, Prabowo disebut Prabokor karena sering membahas persoalan keterbukaan anggaran.
Menurut Hashim, informasi tersebut diperoleh Prabowo dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala BKP Muhammad Yusuf Ateh dan dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Ini informasi Pak Prabowo dari Luhut dan Ateh (BKPK) dan sudah dipastikan LHK bahwa jutaan hektar lahan hutan telah ditempati secara ilegal oleh pengusaha-pengusaha jahat sawit, ternyata mereka sudah diperingatkan tapi belum dibayar,” kata Prabowo. . Adik laki-laki Subianto.
Dijelaskan Hashim, pihaknya saat ini sudah mengantongi 300 nama perusahaan sawit nakal. Namun daftar ini akan ditelaah lebih lanjut.
“Dari sampah ini setiap tahunnya kita dapat Rp50 triliun. Kita hitung dari satu sampah kita bisa memberikan 9 juta anak makan gratis dua kali sehari,” ujarnya.
Salah satu strategi yang disusun Prabowo untuk menghadapi kondisi tersebut adalah dengan membentuk Kementerian Pendapatan Negara. Tadi disebutkan, Prabowo ingin membentuk Badan Pendapatan Negara, bukan Kementerian.
“Di Kabupaten 8 ada Cita, Badan Pendapatan Negara. Itu Kementerian Pendapatan Negara. Menterinya sudah ada,” kata Hasyim.
Hashim mengatakan, Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memasang target ambisius bagi hasil negara mencapai 23% terhadap produk domestik bruto (PDB) Republik Indonesia.
“Yang jelas, Prabowo-Gibran mengincar pendapatan negara sebesar 23% PDB, itu angka yang tim saya,” ujarnya.
Dia menjelaskan, tujuan tersebut tidak akan tercapai dengan serta-merta. Hal ini berdasarkan data Bank Dunia yang menyebutkan bahwa potensi pendapatan masyarakat Indonesia bisa begitu besar tanpa menaikkan tarif pajak, khususnya tarif pajak.
Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menerapkan aturan untuk memastikan bahwa pembayaran pajak dilakukan oleh semua wajib pajak. Dengan demikian, tidak ada lagi kebocoran dari sumber pendapatan negara.
Upaya penerapan aturan ini akan dilakukan dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan teknologi informasi (IT). Ia optimistis Indonesia mampu melampaui tingkat penerimaan pajak Kamboja yang mencapai 18%, bahkan Vietnam yang mencapai 23% terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Ini masalah waktu dan kemauan, metodenya menggunakan kecerdasan buatan melalui IT dan kita akan mencapai 23%, kita tunjukkan, Bank Dunia siap membantu kita mencapai 18%, 23% akan tercapai, kita akan tutup. kebocoran tanpa menaikkan tarif pajak,” ujarnya.
Saksikan juga video ‘Belanja Pemerintah RI 2023 Rp 2.979 T, Pendapatan Rp 2.382 T’:
(schc/hns)