Jakarta –

Read More : Rakyat Bak Jatuh Tertimpa Tangga! PHK, Daya Beli Lesu, Eh PPN Naik Jadi 12%

Pembahasan perubahan besaran tunjangan ketenagakerjaan KRL berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (PIN) menghebohkan publik. Rencana ini memiliki korelasi ekonomi dengan RAPBN tahun 2025.

Menteri BUMN Eric Thohir pun angkat bicara mengenai hal tersebut. Dia mengatakan pelayanannya tidak bersifat politis. Dia mengatakan, Kementerian BUMN hanya mengikuti atau melaksanakan kebijakan pemerintah.

Ia pun mencontohkan kontribusi modal negara (PMN) kepada BUMN.

“Kita BUMN, kita bukan Kemenpolhukam, saya tidak mempersoalkan hal ini, kita mengikuti politik. Misalnya saja kalau PMN selalu ada masalah, kenapa begini lho, PMN kita adalah sebuah tugas, 90% tugas, dan sebagian besar pembangunan jalan tol,” ujarnya di DPR, Jakarta, Senin (9 Februari 2024).

Ini sama dengan biaya tambahan KRL. Ini adalah percakapan yang menurutnya harus kita duduki bersama. Ia mengatakan partainya akan selalu mendukung kebijakan pemerintah.

Kereta api yang sama. Jika kebijakan seperti itu benar-benar ada, saya pikir kita harus bertemu bersama. Dan saya selalu mendukung apapun kebijakan pemerintah karena kita adalah bagian dari pemerintah. Itu sebabnya kita tidak pernah mengatakan “benar” atau “salah”. “, jelasnya.

Meski demikian, Eric mengatakan pihaknya belum membahas perubahan subsidi KRL. Ia mengaku mengetahui kabar tersebut dari media.

“Itu belum kita lakukan, biasanya ada tarifnya, dan biasanya kita ikuti. Rupanya saya tidak tahu, karena saya juga membacanya di media,” ujarnya. (akd/rd)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *