Jakarta –
PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi aman hingga paruh kedua tahun 2024. Setidaknya, perseroan menyiapkan 379 ribu ton pupuk bersubsidi yang didistribusikan ke seluruh Indonesia.
SVP Business Transformation Pupuk Kaltim Wisnu Ramadhani mengatakan ketersediaan pupuk bersubsidi menjadi fokus utama perseroan. Kementerian Pertanian (Kemedan) sendiri telah menyisihkan sedikit stok pupuk bersubsidi untuk disalurkan kepada petani. Pupuk Kaltim sendiri mendapat bagian sebanyak 54 ribu ton.
“Per 28 April kita sudah mengetahui cadangannya dari Aceh hingga Papua. Secara nasional ada 379 ribu ton pupuk bersubsidi dan 376 ribu ton pupuk nonsubsidi. Cadangan bersubsidi ini dibandingkan perkiraan cadangan sebesar 692% atau 7 kali lipat ketentuan. kita harus memberi,” kata Wisnu saat jumpa pers di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2024).
Wisnu menjelaskan, pupuk bersubsidi tersebut disalurkan ke gudang Pupuk Kaltim di seluruh Indonesia. Dengan demikian, pupuk bersubsidi ini siap digunakan oleh petani yang menerimanya.
“Kami tidak ingin ada masalah kelangkaan, biasanya karena alokasinya habis (pada tempat yang tepat),” ujarnya.
Lebih lanjut Wisnu menjelaskan, timnya telah menyiapkan stok pupuk bersubsidi dalam jumlah besar untuk menghadapi bencana angin topan La Nina pada Juli hingga September.
“Apa itu karena Juli, Agustus, September kita akan masuk La Nina. Kebutuhan pupuk akan tinggi, makanya kita beternak hewan, selamatkan kawasan,” ujarnya.
Pupuk Kaltim sendiri selalu memastikan ketersediaan kuantitas pupuk di gudang-gudangnya yang tersebar di berbagai wilayah Tanah Air. Hal ini dapat dinilai secara real-time melalui portal DCPS, sebuah aplikasi berbasis data geospasial untuk meningkatkan pengendalian dan distribusi pupuk secara signifikan.
“Itu waktu kita sebenarnya sehari-hari, kita bisa lacak kapan yang merah (habis). Bahkan kita bisa langsung kirim merahnya. Itu dilacak oleh DCPS. Sebelum pupuknya merah, kalau dilihat misalnya 14 hari itu akan habis, kami kirimkan (lebih awal),” jelas Wisnu.
“Dengan data ini jangan sampai ada kekurangan karena stok kita tersebar di provinsi, bahkan kabupaten,” tutupnya. (shc/das)