Jakarta –
Kementerian Navigasi dan Perikanan (KKP) dimaksudkan untuk mempertahankan laut dengan luas 200.000 hektar tahun ini. Perencanaan makanan laut ditayangkan oleh direktur umum KKP Kartika Listena.
Kartika menggambarkan pengaturan selestial laut, yang menjadi dasar bagi semua penggunaan spasial di wilayah pantai dan laut untuk menciptakan persatuan antara pengembangan ekosistem ekonomi dan pesisir. Seperti yang dia katakan, konsep perencanaan makanan laut yang tahan lama, pertolongan maritim, menjaga lingkungan laut dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah penting.
Kartika mengatakan pada konferensi pers di FIS kantornya. Integrasi perencanaan spasial maritim sangat penting untuk memastikan bahwa laut digunakan dengan cara yang berkelanjutan dan adil untuk semua pihak, termasuk komunitas pesisir dan generasi pembayaran yang akan datang.
Dalam pertemuan laut kami (OOC) dan Asia Pasifik Kerjasama Ekonomi (APEC), Karthika menjelaskan bahwa Indonesia juga menawarkan lima komitmen, termasuk pertumbuhan manajemen karbon biru dalam proyek perhitungan karbon biru konservasi karbon karbon.
“Kami telah menerapkan proyek percontohan untuk mengembangkan desa rumput laut di Wachbu, yang akan mengikuti di Malaku dan mengingat NDAS adalah operasi penangkapan ikan yang tahan lama dan akan menciptakan 15 pengamatan laut dan kawasan konservasi laut pada tahun 2027,” kata Kartika.
Pada saat yang sama, pada tahun 2025, KKP Amehar berfokus pada bidang pertahanan seperti direktur perencanaan ruang angkasa, C SW Sea Waters, Nusa Tengagara East dan Gilly Metra atau Gilly Meno Travangan, NTB.
“Sekarang, untuk tahun 2025, kami akan fokus pada kedua bidang pertahanan. Nusa Tengara East dan Gilly Metra atau Gilly Meno Travangan dan Nusa Tengagara Barat adalah air. Sekarang, kami akan mengemudi pada tahun 2025.”
Dia menjelaskan bahwa partainya juga menentukan alokasi area yang harus siap untuk sektor pertahanan, serta standar yang terkait dengan jarak antara sektor pertahanan dan sektor konsumsi ekonomi.
Dia menambahkan, “tidak akan bertabrakan dan saling mendukung, tidak tumpang tindih.”
Sebelumnya, Direktur Konservasi Ekologi Firdaus Agung Firdos Agung mengumumkan bahwa dalam sektor total sektor konservasi air Indonesia di Indonesia, lebih dari 30 juta hektar di dekat target nasional 32,5 juta hektar pada tahun 1970.
“Keputusan ini diharapkan untuk meningkatkan efisiensi manajemen sektor pertahanan dan mempromosikan peran para pemangku kepentingan dalam daya tahan sumber daya laut. Ini sesuai dengan kebijakan Sachi Vahu Tranggono dalam kesadaran akan pengembangan ekonomi perak.
(ACD/ACD)