Jaket –
Tarif wisata asing (PWA) atau tarif wisata asing telah mengumpulkan sekitar 318 miliar rupee. Sekretaris Regional (SEKDA) memaksa Indra melaporkan bahwa Yayasan PWA 2024 dialokasikan untuk bantuan keuangan khusus di distrik/kota di desa -desa tradisional.
Indra menjelaskan sesuai dengan mandat Peraturan Regional (PERDA) provinsi Bali nomor 6 dari tahun 2023 mengenai tarif untuk wisatawan asing yang bertujuan melindungi lingkungan alam dan budaya Bali.
“Implementasi melebihi tujuan awal 250 miliar rubel. Layanan Perjalanan untuk Turis Luar Negeri di Provinsi Bali “di Ombudsman -Office ri -Representative of Bali, Denpasar, Kamis (01/23/2025) dan dikutip pada hari Jumat (5/24).
Menurut Indra, distribusi dana untuk perlindungan budaya dan lingkungan, termasuk pengelolaan limbah di Bali, lebih dari pendapatan PWA.
“Dalam upaya untuk melindungi dan mempromosikan budaya Balian, kami membantu desa tradisional, Subaku di Bali dan membantu mengklaim bahwa upacara keagamaan sesuai dengan aturan nyata, serta bantuan keuangan khusus untuk peserta PDB,” katanya.
Sementara itu, dalam kasus perlindungan lingkungan alami Bali, Indra melaporkan bahwa pemerintah Bali mendistribusikan KCB di Kabupaten/Kota untuk mengelola dan mengurangi, menggunakan kembali, memproses (TPS3R) pemrosesan limbah di setiap wilayah.
“Seluruh anggaran didistribusikan sesuai dengan penunjukan di setiap pos,” kata birokrat dari desa Pemaron.
Dia menambahkan bahwa pemerintah provinsi Bali sangat terbuka dan transparan dalam mengelola pendapatan ini. Dia mengakui bahwa tidak 100 persen wisatawan asing dapat dikenakan sistem baru.
“Pada tahun 2025, kami berharap bahwa tujuan pendapatan akan meningkat seiring dengan peningkatan berbagai hambatan yang kami temui di daerah ini,” kata Indra.
Sekretaris Dewa Indra juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ombudsman Bali atas komitmennya untuk mengamati layanan publik di Bali, termasuk implementasi PWA. Dia menyebutkan bahwa peraturan regional PWA saat ini direvisi untuk mengadaptasi berbagai hambatan yang ditemukan di daerah ini.
“Beberapa hambatan teknis, seperti kurangnya sosialisasi, dukungan teknologi, akan terus meningkatkan kerja sama dengan mitra,” katanya.
Kepala perwakilan ombudsman provinsi Bali, atau Niman Sri Vhiyanti, menjelaskan bahwa diskusi tersebut diadakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Yaitu, dengan mengevaluasi kebijakan dan langkah -langkah yang harus diambil untuk meningkatkan pendapatan awal regional (PAD) dan layanan wisata budaya Bali untuk wisatawan asing.
“Kami telah menemukan sejumlah keluhan tentang sistem PWA, seperti pembatasan aplikasi, kurangnya sosialisasi, kejelasan distribusi PWA,” katanya.
Sri menekankan bahwa PWA adalah langkah strategis dalam melestarikan Bali. Dengan manajemen yang baik, dana yang terkumpul dapat memiliki dampak positif yang signifikan pada lingkungan, budaya, dan ekonomi Bali.
“Namun, perlu untuk meningkatkan manajemen untuk meningkatkan peletakan Bali dan kualitas layanan budaya pariwisata,” katanya. Tonton video “Tarif Turis Luar Negeri siap digunakan, periode uji 1,4 miliar rupee” (FEM/FEM)