Jakarta –
Read More : Banyak Keluhan Soal Bagasi, Kemenhub Ingatkan Ini ke Operator Bandara
Investasi Badan Administratif (BP) di alias Anagata Nusantara dan akan diluncurkan pada 24 Februari 2025. Ketika peluncuran portofolio investasi Indonesia di Republik Indonesia, ada berbagai dugaan nama yang akan mengisi manajemen puncak dan di antaranya.
Menanggapi hal ini, kepala Pusat Industri, Bisnis dan Investasi Indef Andry mengatakan Satry Nugroho mengatakan bahwa kepala agensi dan dewan dan kemudian harus dipenuhi dengan para profesional yang tidak terlibat dalam kepentingan politik praktis.
Untuk ini, menurutnya, Presiden Prabowo Subier harus sangat berhati -hati dalam menentukan pemilik kendali dan di antaranya. Karena jika tubuh ini disimpan oleh tidak profesional, birokrat, itu tidak cocok dengan keahlian di bidangnya sampai cabang politik akan muncul.
Misalnya, kredibilitas dan interogasi untuk munculnya “bahaya moral” di antara investor. Di mana kondisi ini menurutnya dapat menyebabkan aliran modal di JCI.
“Aliran ekonomi asing juga akan menjadi Pasar Nilai Negara (SBN) sehingga meningkatkan kepemilikan asing dalam instrumen investasi ini,” kata Andry dalam pernyataan resminya pada hari Sabtu (22/22/2025).
Kemudian ia juga memprediksi nilai saham Bumn Bum, yang secara langsung terkendali, dan di antara ini akan mengalami penurunan yang signifikan karena pelarian investor.
“7 perusahaan Bumn di bawah dan di antara lantai pasar saham akan mengalami nilai saham skala besar pada hari pertama iklan. Saham Himbara adalah yang paling terpengaruh,” jelasnya.
Belum lagi Andry juga memperkirakan melemahnya Rupia terhadap dolar AS menjadi $ 16.500, bahkan terus melemah pada akhir tahun.
“Semakin sulit dan antara mendapatkan dana dan kepercayaan diri dari investor asing di masa depan,” Andry menjelaskan lagi terkait dengan risiko yang dapat terjadi jika Prabowo memilih bos yang salah dan di antaranya nanti.
Itulah sebabnya Andry berharap bahwa pemilik kontrol dan di antara menjadi profesional yang telah diuji untuk mengelola investasi dan keuangan berpengalaman dalam mengelola perusahaan bisnis untuk menghindari ketentuan pendek dan panjang yang akan terjadi.
“Saya melihat bahwa jika mereka yang mengelola ini memiliki afiliasi politik adalah keluarga pejabat publik, kepemimpinan kementerian saat ini, maka dapat dipastikan bahwa bahaya moral sedang terjadi dan tanggung jawab untuk badan ini akan terus dipertanyakan,” pungkasnya.
Tonton peluncuran video Prabowo dan antara 24 Februari Komisi VI: Kami mendukung
(FDL/FDL)