Jakarta –
Read More : Klarifikasi Natasha Rizki Disebut Dapat Mobil dari Desta
Tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dinaikkan menjadi 12% pada masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun, Prabowo punya target lebih besar agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8%. Lalu akankah tujuan besar ini tercapai?
Direktur Eksekutif Center for Economic Reforms (CORE) Mohammad Faisal mengatakan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dinilai sulit dicapai di tengah kenaikan PPN hingga 12 persen. Sebab kenaikan PPN akan berdampak pada peningkatan konsumsi rumah tangga. Namun, produk domestik bruto (PDB) menyumbang porsi terbesar konsumsi rumah tangga.
Oleh karena itu, kita dapat membayangkan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Akan lebih sulit untuk mencapai tingkat konsumsi yang tinggi pada rumah tangga yang lemah. Lebih sulit untuk mencapai target (pertumbuhan Karena) sebesar 8%, bahkan pada tingkat konsumsi yang rendah. PPN sekarang”. Bahkan 11% pun tidak mudah,” kata Faisal kepada detikcom, Selasa (21/5/2024).
Di sisi lain, ia juga menilai pertumbuhan ekonomi pemerintahan baru mungkin tidak serta merta mencapai 8% karena masih dalam masa transisi. Faisal memperkirakan dibutuhkan waktu 3-5 tahun untuk mencapai tujuan tersebut.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi tidak bergantung pada satu faktor saja, namun program-program yang dilaksanakan ke depan juga dapat memberikan dampak yang lebih besar. Misalnya, bagaimana dampak program makan siang gratis di masa depan?
“Target 8% itu maunya PPN 11% atau 12%, itu tidak mudah. Artinya tidak tergantung PPN saja tapi banyak faktor yang mempengaruhi. Makan siangnya kita lihat dari itu. Itu untuk dikembangkan nanti kalau kita mempertimbangkan efek multiplayernya,” imbuhnya.
Senada dengan itu, Tauhid Ahmad, ekonom senior di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), mengatakan bahwa menaikkan PPN menjadi 12% akan semakin menghambat tujuan pembangunan ekonomi Prabowo. Sebab, kenaikan PPN akan membuat harga jual produk menjadi lebih mahal.
Dengan demikian, daya beli konsumen akan menurun. Akibatnya, pendapatan perusahaan akan menurun dan jumlah karyawan pun bisa berkurang.
“Sebenarnya akan lebih sulit karena ada konsumsi. PPN 12% ini akan meningkatkan biaya produksi dan konsumsi, otomatis akan menurunkan daya beli. pertumbuhan ekonomi lambat, ” kata Tauhid kepada detikcom.
Lebih lanjut dia menjelaskan, dampak kenaikan PPN dapat menurunkan ekspor barang, meningkatkan inflasi, dan menurunkan pendapatan masyarakat. Mereka pun berharap sebaiknya tarif PPN ditangguhkan sebesar 12%. Sebelumnya, Menteri Keuangan Bapak Mulyani Indrawati telah mengusulkan kenaikan PPN menjadi 12% di hadapan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Untuk PPNnya akan kami serahkan ke pemerintahan baru,” ujarnya, Senin (20/5/2024) di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat.
Meski demikian, partainya akan tetap beraliansi dengan kubu Prabowo-Gibran selama pergantian pemerintahan. Berbagai program diharapkan segera dilaksanakan oleh pemerintahan baru.
“Pembahasan sedang berlangsung dengan tim yang ditunjuk Pak Prabowo dan dengan masyarakat. Kami sudah memasukkan aspirasi sebanyak-banyaknya agar apa yang kami usulkan bisa terwujud, sehingga program dan prioritas pembangunan pemerintahan baru bisa terus berjalan tanpa menunggu waktu. , ” jelasnya. (Jadi)