Jakarta –
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Mei 2024 akan dimulai dengan defisit Rp 21,8 triliun setelah empat bulan berturut-turut berlebih. Pengakuan ini mewakili 0,10% produk domestik bruto (PDB).
Sri Mulyani mengatakan, hasil APBN Mei 2024 tidak lepas dari kondisi global yang sudah banyak berubah. Meski demikian, situasi tersebut disebut masih mengalami kemajuan karena APBN 2024 mengalami kekurangan sebesar 2,29%.
“Secara keseluruhan kita mencapai defisit sebesar Rp 21,8 triliun atau 0,1% dari APBN 2024, yaitu APBN yang disusun pemerintah dan disetujui DPR untuk dilaksanakan pada tahun 2024, sedangkan defisit tahun 2024 sebesar 2,29% PDB. ” , – dia berkata. . Sri Mulyani dalam jumpa pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Senin (24/06/2024).
Oleh karena itu, kalau sekarang masih 0,1%, maka kita masih maju dengan neraca keseluruhan tahun ini yang menurut undang-undang APBN 2024 disusun dengan defisit 2,29%, imbuhnya.
Defisit APBN berarti pendapatan lebih kecil dari belanja pemerintah. Hingga Mei 2024, pendapatan pemerintah yang dihimpun hanya Rp 1.123,5 triliun, turun 7,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Kami melihat APBN masih mengalami tekanan hingga akhir Mei 2024, yakni tumbuh negatif 7,1%, termasuk penerimaan pajak turun 8,4%, dan PNBP kita turun 3,3%,” ujarnya. kemudian bea dan cukai mendapat pengurangan sebesar 7,8%,” jelas Sri Mulyani.
Penurunan signifikan penerimaan negara disebabkan turunnya harga komoditas sehingga berdampak pada penerimaan pajak. Oleh karena itu, mereka mengatakan bahwa perubahan akan terus berlanjut.
Sri Mulyani mengatakan: “Kami terus bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam implementasinya karena kami memprioritaskan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, namun APBN tidak menjadi sumber kelemahan,” kata Sri Mulyani.
Setelah APBN, belanja pemerintah mencapai Rp 1.145,3 triliun hingga akhir Mei 2024. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya K/L, biaya non-K/L, dan transfer ke daerah.
Sri Mulyani mengatakan: “Pada bulan Mei, neraca primer kita masih surplus Rp 184,2 miliar.
Simak Videonya: Moeldoko: Tapera Tak Bayar Makan Gratis, Apalagi IKN
(bantuan/gambar)