Jakarta –

Read More : Endrick Bikin Gol Debut, Madrid Libas Valladolid 3-0

Menteri Reformasi dan Reformasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengatakan pengelolaan pegawai negeri sipil non-pemerintah (ASN) adalah tantangan bagi pemerintah. Masalah yang terjadi dalam disiplin banyak lembaga mengikuti peraturan.

Menurut hukum (hukum) sebagai 20 tahun 2023, terkait dengan ASN, pejabat pemerintah melarang kehormatan untuk mengisi posisi tersebut. Saat ini, jumlah karyawan kehormatan adalah 1,7 juta orang.

“Jika itu mengikuti dari karyawan non -asn, seseorang akan muncul di dalamnya karena agen perekrutan yang tidak sehat,” kata Rini pada pertemuan dengan Dewan Perwakilan II di Senayan, Jakarta Tengah, Rabu (5/3/2025).

Wilayah regional yang baru ditunjuk, karyawan kehormatan adalah janji untuk memenangkan pemilihan. Orang yang ditunjuk sering kali merupakan tim sukarela atau tim kampanye.

“Terutama karena pemilihan regional cenderung merekrut karyawan kehormatan, menghasilkan proses elaborasi dalam pemilihan. Ini juga digunakan sebanyak mungkin,” kata Rini.

Menurut aturan sebelumnya Rini untuk larangan perekrutan kehormatan tidak ada penalti yang kuat.

Tetapi pada pertemuan komisi, Dewan Perwakilan Rakyat, II, Kementerian Panrb diminta untuk menghubungi Kementerian Luar Negeri untuk menyiapkan hukuman bagi kepala regional 2025-2033, staf penghargaan yang keras kepala dan masih direkrut.

“Dewan Perwakilan telah meminta Kementerian Panrb untuk menghubungi Kementerian Luar Negeri untuk melarang dan menghukum para pemimpin regional pada tahun 2025-2013, yang telah menugaskan personel non-AS (ILY/HN lainnya).

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *