Jakarta –
Read More : Wings Air Buka Aneka Rute Penerbangan dari Jambi buat Mudik Lebaran 2025
Berdasarkan data yang dimuat di Kertanegara, Senin (14/10), daftar kementerian Indonesia dipastikan akan bertambah. Dari segi kinerja, hal ini tentu akan sangat membantu Presiden dalam melaksanakan program-programnya. Namun, dari sudut pandang ekonomi, hal ini dianggap sebagai faktor inflasi dalam pengeluaran publik.
Belum diketahui secara pasti berapa tambahan kementerian dan lembaga yang akan ditambahkan pada era Prabowo. Namun yang pasti, kenaikan tertentu pasti akan menguras APBN melalui belanja departemen, termasuk program-program baru yang dijanjikan pada kampanye lalu.
Melihat hal tersebut, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufikurahman menjelaskan, bertambahnya jumlah kementerian/lembaga praktis memperbesar kemungkinan terjadinya kebocoran anggaran. Dia menegaskan kenaikan tersebut akan merugikan keuangan negara.
Artinya, ini menambah beban baru pada anggaran kita, APBN, jelas Rizal seperti dikutip detikFinance. Kamis (17/10).
Ternyata lemari berminyak juga mempengaruhi realisasi investasi. Menguraikan hal tersebut, Rizal mengatakan banyaknya kementerian berdampak pada efektivitas fungsi pemerintah. Ia khawatir hal itu justru membuat waktu tunggu izin usaha semakin lama dan rumit.
“Tentunya birokrasi melalui kemudahan perizinan memudahkan peningkatan daya saing dan mempercepat penanaman modal. Terutama dalam pelaksanaan penanaman modal,” jelasnya.
Kini anggaran Indonesia semakin terbebani dengan bertambahnya jumlah kementerian di pemerintahan baru. Sebelumnya perekonomian Indonesia sudah cukup rentan akibat meningkatnya utang luar negeri. Pasca penerapan investasi yang masih lambat, penduduk akan merasakan surplus: pajak.
Diketahui, jumlah pajak diperkirakan akan meningkat pada awal tahun 2025, salah satunya PPN akan naik dari 11% menjadi 12%. Selain itu Thomas Djiwandono II. Wakil Menteri Keuangan menyampaikan strategi dan rencana aksi untuk mengumpulkan target penerimaan perpajakan tahun 2025 sebesar Rp 2.189,3 triliun. Mengutip detikFinance, tujuan tersebut sudah masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
“Bersamaan dengan peningkatan target penerimaan pajak menjadi Rp2.189,3 triliun (tahun 2025), kami telah menyusun strategi dan rencana aksi untuk mencapai target tersebut,” kata Thomas di XI. Saat rapat kerja dengan panitia DPR RI, Senin (9). ). /9/2024 ).
Lalu apa saja ekses dari bertambahnya jumlah kementerian di pemerintahan baru mendatang? Ikuti ulasannya dalam Redaksi Review bersama Wakil Direktur Utama detikFinance.
Pindah ke Jawa Timur, malam ini ketiga calon Srikandi akan bersaing memperebutkan jabatan Gubernur Jatim. Dalam bentuk debat, Khofifah Indar Parawansa, Luluk Nur Hamidah, dan Risma Tri Harini beradu visi, misi, dan argumentasi. Untuk melihat persiapan debat dan ketiga peta kesehatan tersebut, ikuti pemberitaan detikJatim jurnalis Indonesia Detik Ini.
Kali ini Sunsettalk menghadirkan orang-orang yang fasih berbicara banyak bahasa. Komunitas Poliglot Indonesia merupakan wadah bagi orang-orang yang menguasai banyak bahasa asing. Kehebohan apa yang ditimbulkan dari aktivitas Komunitas Poliglot Indonesia? Apakah ada cara untuk belajar bahasa dengan mudah? Ikuti perbincangan bersama Fajar Triperdana, Koordinator Regional Polyglot Indonesia Chapter Jakarta menjelang magrib.
Lacak juga berbagai informasi bisnis ekonomi dan pergerakan pasar sebelum penutupan IHSG setiap harinya. Semua informasi ini tersedia di website detikcom dan media sosial.
Detik Sore, bukan sekadar hore (jauh/jauh)