Jakarta –

Menteri Kelautan dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah memang membuka pintu investigasi terhadap praktik perdagangan tidak adil seperti dumping. Namun, pihaknya tidak menyasar beberapa negara, terutama Tiongkok.

Kajian ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi membanjirnya barang impor. Langkah ini juga untuk perlindungan produk dalam negeri.

Makanya kita tidak menyasar negara tertentu, apalagi China. Semua langkah diambil sesuai dengan kepentingan nasional kita. Perlu dikaji secara matang agar kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan industri. Makanya kita tidak menyasar satu negara pun, apalagi Tiongkok. Semua langkah diambil sesuai dengan kepentingan nasional kita. Harus dikaji secara matang agar kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan industri.” kata Luhut dalam keterangannya, Sabtu (6/7/2024).

Luhut menyatakan Tiongkok merupakan salah satu mitra strategis terpenting Indonesia dalam hal perdagangan dan investasi. Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan hubungan baik tersebut melalui komunikasi dan dialog yang berkelanjutan mengenai langkah-langkah politik kedua negara.

“Kami ingin memastikan hubungan baik Indonesia dengan negara-negara mitra terus menjadi prioritas prinsip saling percaya, saling menghormati, dan saling melengkapi. Saya sangat memahami bahwa kemitraan strategis dengan negara sahabat adalah kemitraan yang memiliki nasib yang sama, terutama dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian. kondisi seperti yang sedang dilaporkan dengan COVID-19,” kata Luhut.

Seperti diketahui, banyak produk impor yang kini dalam pemeriksaan. Investigasi dipimpin oleh Komite Keamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

Padahal, pemerintah ingin melindungi produk Indonesia. Oleh karena itu, Luhut mengatakan Presiden Joko Widodo (Yokowi) pun memutuskan untuk berupaya melindungi industri dalam negeri sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku dan norma perdagangan internasional yang sesuai.

Tentu saja upaya perlindungan ini harus didasarkan pada akar masalahnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan tarif protektif terhadap beberapa produk TPT yang telah diterapkan dan sedang diperpanjang. Perlindungan ini berlaku untuk semua barang impor tanpa memandang negara asalnya.

Luhut mengatakan, “Saya juga sudah membicarakan hal ini dengan Menteri Perdagangan. Kami sepakat bahwa kita harus fokus pada kepentingan nasional kita, tetapi tidak mengabaikan kerja sama dengan negara-negara sahabat.”

Selain itu, lanjut Luhut, Jokowi juga meminta kontrol terhadap impor, khususnya pakaian bekas atau barang selundupan yang masuk ke Indonesia diperketat. Hal ini perlu dilakukan karena ada tanda-tanda masuknya pakaian bekas dan barang selundupan yang mengganggu pasar dalam negeri.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan juga mengatakan Komite Keamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) kini tengah mendalami ekspor sejumlah barang tersebut.

Tujuan penelitian adalah memperoleh data impor 7 komoditas dalam tiga tahun terakhir. Zulhas menginformasikan, jika impor meningkat, ada kemungkinan pajak yang lebih tinggi terhadap produk impor yang diperiksa.

Kita lihat dalam tiga tahun terakhir apakah ada peningkatan atau tidak yang mematikan usaha kita, kita bisa menggunakan BMAD,” jelasnya.

Namun, Zulhas mengatakan besaran pajaknya sedang dihitung. Selain itu, masih banyak hal yang diteliti untuk mengetahui penerapan BMAD pada BMTP.

“Kita tunggu saja, (jumlah impornya) bisa 50%, bisa 100%, bisa sampai 200%, jadi tergantung hasil KPPI.” 200% bisa, 100% bisa,” jelasnya. (ada/eds)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *