Jakarta –
Tampilan visual yang kacau menyerupai musik Dewa Shiva DJ selama Super Club, North Corner, Badung, memiliki ekor yang panjang. Badung DPRD menunjukkan bahwa Atlas dikenakan sanksi pajak maksimum.
Proposal tersebut diajukan oleh anggota Badung DPRD Nyoman Satria pada hari Jumat (2 Januari 2012). Dia menyarankan agar kepemimpinan dewan merekomendasikan agar Badung Bupati dikenakan 75 persen dari pajak manajemen Atlanta sebagai efek yang merepotkan.
“Oleh karena itu, saya menyarankan agar Atlanta harus 75 persen pajak untuk ditolak,” kata Satire.
Dia juga menuntut agar Atlanta dikecualikan dari Pajak dan Kebijakan Layanan Barang dan Jasa (PBJT) tertentu oleh Pemerintah Kabupaten Badung.
Sejak 2024, Pemerintah Badung Regency telah memberikan keringanan pajak dengan diskon 25 persen pada tarif terendah dalam aturan PBJT. Insentif ini harus diatur dalam Pasal 101 UU 101 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (HKPD).
“Seperti yang kita ketahui, pajak batch telah dirilis. Ini berarti telah berkurang sebesar 15-25 persen,” kata Anggota Badung DPRD III.
Saat ini, pekerjaan ceria, termasuk Atlas Beach Club, hanya dikenakan tarif PBJT 15 persen. Faktanya, aturan pajak khusus tentang disko, karaoke, klub malam, bar dan uap/tarif pbjt mandi setidaknya 40 persen hingga 75 persen.
Meskipun demikian, Satire menyarankan bahwa sanksi dikenakan selama satu tahun hingga akhir tahun 2025, menonton acara.
“Dia berharap untuk bertobat pada akhir Desember 2025. Kami akan memberikannya lagi nanti, mereka akan menyebar (diskon) dari 75 persen menjadi 15-25 persen. Ini penting karena kami menerapkan Pasal 58 (2) (2). Tahun Hubungan Keuangan Pusat dan Wilayah, “ia menekankan. Pembentukan kelompok studi
Ketua Badung DPRD dan Anna Gumpla yang padat menekankan bahwa partainya akan berdiskusi lagi. Dia mengakui bahwa ada proposal untuk membuat tim khusus yang akan mempelajari kekacauan ini.
“Tapi kami berkonsultasi dengan departemen hukum. Apa dasar hukum? Apa tim, jadi kami memiliki legalitas. Jika diskusi disebut dewan asrama. Jika masalah ini adalah apa timnya. Anna mengatakan.
“Ini adalah masalah pemerintah. Kami fokus pada masalah ini. Jika mereka adalah pekerjaan hukum yang menentukan apakah itu pencemaran nama baik, pelecehan, dll.
Tonton video “Saronda Island Beauty Study Gorontal” (sym/sym)