Jakarta –
Read More : Seniman Pergoki Muralnya Dipasang di Pesawat AirAsia Tanpa Izin
Menteri Keuangan Sri Moliani Idani mengkonfirmasi bahwa tidak ada anggaran pemerintah untuk pengeluaran dan pengeluaran (APBNP) untuk tahun 2025, meskipun ada banyak perubahan dalam penamaan kementerian dan lembaga di era administrasi Presiden Prabu (K/L).
Di era Prabowo, jumlah kementerian meningkat menjadi 48, atau meningkat banyak dibandingkan dengan kementerian di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan 34.
“Tidak perlu melakukan perubahan dalam perubahan.”
Sri Moliani mengatakan bahwa persiapan APBN untuk tahun 2025 sudah berkonsultasi dengan Brabu. Dia mengatakan bahwa program prioritas nasional ada di dalamnya.
Hanya apa yang ditegaskan Brabu terkait secara efisien dan bocor dengan anggaran tinggi. Untuk alasan ini, Sri Moliani mengatakan bahwa ulasan (ulasan) dari 2025 APBN lebih ke arah perbaikan.
“Presiden Prabu telah melaporkan pada berbagai kesempatan bahwa semua kementerian/lembaga benar -benar memperhatikan anggaran ini, terutama dengan reaksi yang berbeda tentang efisiensi, dan ICOR tampak tinggi, kemudian kebocoran dan korupsi. Itu harus ditangani oleh semua kementerian/lembaga.
Sri Moliani mengatakan bahwa dalam undang -undang APBN pada tahun 2025, ada kondisi yang memungkinkan perubahan, termasuk karena K/L baru. Namun, dikatakan bahwa hal -hal diterapkan dari perubahan yang harus ditransfer ke Korea Demokrat.
Sri Moliani mengatakan bahwa tujuan dari Daftar Implementasi Anggaran (DIPA) akan diterapkan pada awal Desember 2024 dan Perpres akan diterapkan pada akhir November 2024.
“Oleh karena itu, selama tiga minggu ke depan, kami akan sangat sibuk bekerja dengan semua kementerian/lembaga dan bappenas untuk menerjemahkan anggaran tahun 2025 negara ke dalam bentuk dokumen, mengatur dan rincian daftar rincian anggaran oleh kementerian/lembaga,” Sri Moliani menjelaskan.
Tonton juga video: Belajar dari Covid-19, Menkes mendorong industri kesehatan setempat
(ACD/ACD)