Jakarta –
Pada 5 September, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengimbau perkantoran di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) menerapkan praktik bekerja dari rumah (WFH). Ada dua agenda besar di kawasan GBK hari itu yang berpotensi menimbulkan kemacetan.
Berdasarkan catatan Detikcom, pada hari itu misa Paus Fransiskus akan digelar di Stadion Utama GBK dan Stadion Madya. Jumlah peserta kegiatan ini diperkirakan mencapai 90 ribu umat Katolik.
Lalu ada pula acara Indonesia International Sustainable Development Forum (ISF) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan yang juga diperkirakan akan dihadiri ribuan tamu undangan dari berbagai negara.
“Kita imbau, di alam ada daya tariknya. Di tempat yang saya sebutkan tadi ada dua kegiatan, kegiatan pemerintah cukup besar,” kata Heru Kebayoran di Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3 September 2024).
Wakil Ketua Umum Komite Sentral Ketenagakerjaan DKI Jakarta Nurjaman mengatakan, pihaknya menyambut baik dewan WFH pada 5 September mendatang. Namun, apakah wirausahawan mampu menerapkan nasihat ini atau tidak, bergantung pada penilaian pribadinya.
“Petisi ini kami terima, namun akan kami coba sampaikan kepada para pengusaha khususnya perusahaan-perusahaan di Jakarta, jika memungkinkan silakan dilakukan. Jika tidak memungkinkan, cobalah mencari cara lain untuk mendukung WFH pada tanggal 5 September,” kata Nurjaman kepada detikcom. . .
“Itu bukan komitmen, hanya sekedar imbauan. Tapi kalau WFH tidak bisa, mau tidak mau, suka tidak suka, kita jalani seperti biasa,” jelasnya lagi.
Namun, menurutnya, hanya sekitar 10% pengusaha di Jakarta yang mampu menyampaikan imbauan tersebut. Meski ada perusahaan yang bisa mengikuti saran ini, namun kemungkinan besar tidak semua karyawan bisa bekerja di WFH.
“Tidak semua (perusahaan bisa WFH), paling 10% tayangan bisa WFH, itu juga sulit kalau kita jujur. Tapi kita juga harus benar-benar memikirkan bagaimana caranya agar operasional hari ke-5 tidak terganggu. , ” katanya.
“Pesan dari WFH, minimal (bisa dilakukan) oleh segelintir orang, di top manajemen bisa. Mungkin di kelas atau di struktur top manajemen bisa, tapi seberapa besar dampaknya (ke perusahaan) jika sudah selesai)?” Nurjaman menambahkan lagi.
Pada akhirnya, Nurjaman bisa menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing kontraktor untuk mengikuti saran tersebut. Sebab, menurutnya, tidak mungkin memaksa para pengusaha tersebut melakukan WFH jika bisa merugikan mereka.
“Kita serahkan sepenuhnya kepada pengusaha karena ini imbauan. Karena kalau WFH tidak ada produktivitasnya dan berujung kerugian besar. Harus berdasarkan penilaian masing-masing perusahaan, kalau tidak siapa yang menanggung bebannya. kerugian perusahaan?” katanya. (fdl/fdl)