Jakarta –
Pemerintah Jepang berhenti menggunakan floppy disk untuk menyimpan data di semua sistem. Upaya yang dilakukan adalah melakukan modernisasi birokrasi pemerintahan.
Pada tanggal 28 Juni 2024, Kementerian Digitalisasi Jepang telah mencabut 1.034 peraturan tentang penggunaan floppy disk untuk menyimpan data, kecuali satu peraturan lingkungan yang mengatur daur ulang teknologi tersebut.
“Sejak 28 Juni, kami telah berhasil memenangkan perang melawan floppy disk!” kata Menteri Digital Jepang Taro Kono, demikian laporan Reuters, Kamis (4/7/2024). Taro menjadi juru bicara untuk menghilangkan penggunaan mesin fax dan berbagai teknologi analog lainnya.
Taro adalah sosok karismatik di media sosial X (sebelumnya bernama Twitter). Dia memiliki 2,5 juta pengikut di X dan pernah mengepalai kementerian pertahanan dan luar negeri, serta peluncuran vaksin virus corona. Taro telah menjabat beberapa menteri sejak tahun 2022 setelah gagal menjadi perdana menteri Jepang.
Departemen yang dipimpinnya secara pribadi ini didirikan pada masa pandemi COVID-19.
Namun upaya digitalisasi birokrasi pemerintahan Jepang tidaklah mudah dan harus menghadapi banyak kendala. Mulai dari kegagalan aplikasi contact tracing di masa pandemi Covid-19 hingga lambatnya penerapan KTP digital My Number akibat kesalahan data. (Gambar/Gambar)