Jakarta –
Di penghujung masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi), isu pergantian jabatan sejumlah menteri sempat mengemuka. Salah satunya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang sempat dua kali diisukan akan diganti.
Tauhid Ahmad, Ekonom Senior Institute for Economic and Financial Development (Indef), mengatakan hal tersebut dengan pemahaman bahwa jika hal ini terjadi maka akan dianggap kurang bermanfaat bagi kementerian itu sendiri.
“Menurut saya, fungsinya akan kurang bermanfaat bagi kementerian dalam waktu dekat. Karena tinggal melaksanakan apa yang direncanakan dan diprogram, maka tugas dua bulan terakhir tahun ini hanya mendorong perubahan kebijakan dan percepatan program,” ujarnya dalam pertemuan di Hotel Borobudur, China, Jakarta Pusat, Rabu ( 14 Agustus 2024).
Menurutnya, jika reformasi dilaksanakan maka tugas barunya tidak banyak. Mengingat masa jabatan pengurus hanya tinggal 2 bulan lagi dan akan berakhir pada Oktober 2024.
“Karena menurut saya ini (pemerintah) tinggal dua bulan lagi,” jelasnya. Jadi kalaupun ada rapat tingkat menteri atau perencanaan program, sepertinya mereka tidak akan berbuat banyak.”
Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (CELIOS), menduga reformasi yang dilakukan pada akhir masa jabatan Jokowi hanya bertujuan untuk memenuhi kepentingan politik dan tidak mendorong efisiensi ekonomi atau tujuan pembangunan.
“Motif dibalik pengaturan akhir masa jabatan yang dilakukan Jokowi adalah untuk memenuhi kepentingan politik dibandingkan mendorong efisiensi ekonomi atau mewujudkan berbagai tujuan pembangunan yang diusung Jokowi. Mulai dari penunjukan wakil menteri baru, pergantian menteri, tidak baik untuk stabilitas politik dan stabilitas politik. lingkungan investasi,” ujarnya kepada detikcom.
Ia pun menanyakan apa yang akan dilakukan menteri baru di sisa dua bulan masa pemerintahannya, terutama dari segi politik. Karena harus ada masa penyesuaiannya dulu.
Selain itu, kuatnya motif reformasi juga terkait dengan persiapan pasar dan masyarakat dalam menerima menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Pertama, ini semacam uji pasar, karena pergantian kabinet era Prabowo dan penambahan nomenklatur baru bisa membuat investor skeptis, misalnya menjadikan Jokowi sebagai pencipta banyak emosi berbeda di pasar, ”jelasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya angkat bicara soal kabar reformasi tersebut dan mengatakan bisa dilaksanakan jika diperlukan. Menurutnya, dia sudah lama mengatakan jika diperlukan reformasi, pihaknya akan melaksanakannya.
“Iya kalau perlu. Kalau perlu. Saya sudah bilang jauh-jauh hari, kalau perlu,” kata Jokowi di ibu kota nusantara, Selasa (13/8).
Belakangan, Menteri ESDM Arifin Tasrif pun angkat bicara soal informasi terkait pergantian pemerintahan tersebut. Diketahui, Arifin akan digantikan oleh Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat Menteri Investasi.
Saat ditanya soal pergantian menteri, Arifin menjawab singkat.
Saya belum tahu, wait and see, ujarnya di JCC Jakarta, Rabu (14/8). (apa saja/kg)