Jakarta –
Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki program yang membutuhkan anggaran besar, seperti makan siang gratis dan pembangunan ibu kota negara (IKN). Ekonom Senior INDEF Faisal Basri mengatakan masih ada sumber pendapatan lain yang bisa mengisi kantong negara tanpa menambah utang.
Faisal mengatakan cara pertama adalah dengan menerapkan pajak rejeki nomplok (windfall tax) pada industri ekstraktif. Pajak rejeki nomplok (windfall tax) merupakan pajak tambahan yang dapat dikenakan pemerintah kepada suatu perusahaan ketika perusahaan tersebut memperoleh keuntungan besar dari kejadian yang tidak terduga. Menurut dia, cara tersebut bisa meningkatkan jumlah uang yang masuk ke dalam negeri dibandingkan menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12%.
Misalnya, pendapatan perusahaan batu bara bisa mencapai Rp 1000 triliun ketika harga bahan baku naik. Jika dikenakan pajak sebesar 25%, maka pendapatan negara akan masuk sebesar Rp 250 triliun.
“Bayangkan tahun 2022 pendapatan ekspor HS27 (mineral keluarga besar batubara) Rp 1000 triliun. Kalau diterapkan pajak rejeki nomplok 25%, dapat Rp 250 triliun,” kata Faisal dalam diskusi tertulis, Rabu (17/7/2024).
Ia kemudian menyoroti pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang perlu diperbaiki. Dia mengatakan, dari sekian banyak perusahaan pelat merah, kurang dari 10 perusahaan yang memberikan dividen kepada pemerintah.
Selain itu, pemerintah terus menyuntikkan penyertaan modal masyarakat (PMN) dalam jumlah besar. Hal ini perlu ditingkatkan agar BUMN dapat berkontribusi terhadap pendapatan pemerintah.
Jadi dividen dan dividen PMN sama-sama. Praktis kontribusinya kepada negara sangat kecil, jelasnya.
Selain itu, kata dia, masih ada subsidi pemerintah yang dianggap tidak tepat sasaran, seperti bahan bakar dan pupuk. Menurut dia, pemerintah juga harus memperbaiki pengelolaan hibah agar lebih tepat sasaran.
Selain itu, penerimaan negara juga dapat dihasilkan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Salah satunya dengan memberantas praktik penyelundupan atau ilegal. Misalnya saja terkait dugaan penyelundupan 5,6 juta ton bijih nikel yang diekspor secara ilegal dari Indonesia ke China. Jika penyelundupan bisa dicegah, kata dia, maka bisa meningkatkan pendapatan negara.
“Kemudian ada sumber penerimaan lain dari PNBP, seperti penyelundupan 5,6 juta ton bijih nikel yang diekspor secara ilegal dan tidak dibayarkan royaltinya. Penambangan ilegal, apapun jenis penambangan liar, merupakan sumber hilangnya pendapatan negara. Banyak sekali,” jelasnya.
Saksikan juga video “Momen Utusan Biden Bertemu Sri Mulyani Hapus Utang RI Rp 566 Miliar!”:
(baji/baji)