Bandung –
Read More : Ada Apa dengan Indostars di FFWS SEA 2024 Fall? Poin Tertinggal Jauh
Kebijakan pemerintah secara efektif mengimplementasikan anggaran dan mengurangi perjalanan resmi di bawah pendidikan Presiden No. 1 pada tahun 2025, yang memiliki dampak besar pada hotel di Bandung City. Termasuk keramahan.
Sejumlah pengusaha hotel telah menyatakan bahwa hilangnya pendapatan dapat mencapai miliaran rupee karena berbagai kegiatan seperti pertemuan dan acara pemerintah lainnya biasanya diadakan di hotel. Ya, pemerintah mengurangi biaya operasi dan tidak berhasil, termasuk perjalanan resmi, pertemuan, seminar, dll.
Efisiensi anggaran ada di Presidential Education (InPres) No. 1 pada tahun 2025 mengenai efisiensi pengeluaran dalam implementasi tahun anggaran APBN dan APBD. Miliaran miliar dan transfer di area 50,59 miliar rp. Hasil penghematan akan digunakan untuk mendanai program prioritas pemerintah, seperti makanan nutrisi gratis.
Berdasarkan surat Menteri terkait dengan efektivitas biaya kementerian / organisasi dalam implementasi anggaran negara untuk tahun anggaran 2025, ada 12 poin dari rencana yang efektif. Dari jumlah tersebut, rencana resmi untuk efisiensi anggaran pariwisata adalah 53,9%ditargetkan; pertemuan lain, seminar dan 45%; Serta efektivitas bangunan, penyewaan mobil dan peralatan 73,3%.
Presiden Asosiasi Restoran dan Hotel Indonesia (Afrika) Jawa Barat, Dodi Ahmad, mengatakan bahwa sejak pengurangan anggaran presiden, pengusaha hotel di Bandung City telah kehilangan Rp 12, 8 miliar.
“Sejauh ini, jumlah pembatalan (operasi hotel) di Bandung City telah mencapai sekitar 12,8 miliar RP dan ini dapat terus meningkat,” kata Dodijabar hingga Kamis 2/12/2025).
Dodi mengatakan bahwa pembatalan cadangan hotel untuk kegiatan pemerintah tidak hanya dari pemerintah daerah, tetapi juga dari pemerintah pusat ke kementerian.
“Banyak orang membatalkan peraturan kementerian Jakarta dan di tingkat provinsi kantor terkait,” katanya.
Dodi mengatakan kerugian yang diderita pengusaha hotel, sehingga mereka terus diberikan anggaran secara efektif untuk APBD 2025 untuk terus dilaksanakan oleh pemerintah. Dampak lain, ia berpotensi mengabaikan pekerjaan (PHK) untuk staf hotel.
“Jika diperpanjang, masalah hotel dan pariwisata yang paling mungkin dapat mengurangi karyawan mereka setidaknya 50% dari jumlah karyawan saat ini,” katanya.
Dodi percaya bahwa jumlah staf hotel di Jawa Barat, yang diancam akan menembak, mencapai puluhan ribu orang. Jumlahnya dihitung dari jumlah total karyawan di 3 hingga 5 hotel di Jawa Barat.
“Contoh hotel bintang 3 dengan 5 bintang, jika ada 100 orang, ada lebih atau kurang 10.000 karyawan, mungkin 50% (dikurangi), jadi jika di Jawa Barat, hipotesisnya mungkin 40.000, tetapi masih masih Perkiraan angka, “katanya.
Keberadaan efisiensi anggaran juga hanya membuat tingkat pekerjaan hotel saat ini hanya 30 hingga 35%. Menurut Dodi, jumlahnya tidak cukup untuk menghormati titik puncak (BEP) di mana pekerjaan setidaknya 50%.
“Karena sekarang terlihat pada bulan Januari, hotel -hotel di barat Java, terutama di Kota Bandung, adalah 30 hingga 35%,” katanya.
Namun, Dodi mengatakan bahwa pengusaha hotel masih berusaha mempertahankan kondisi yang ada tanpa mengurangi karyawan. Oleh karena itu, ia berharap memiliki kebijakan pemerintah khusus sehingga area hotel dapat terus ada.
“Jika dalam dua bulan, kita selalu dapat mengatasinya, tetapi jika sampai akhir Idul Fitri (bulan), April selalu seperti itu, semua setuju dengan orang yang kurang dari efektivitas semua keefektifan semua.