Jakarta –
Larangan pengoperasian aplikasi TikTok di Amerika Serikat (AS) akan dicabut. Hal ini diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump.
Pemerintahan Trump yang baru mengatakan perlu lebih banyak waktu untuk melakukan sesuatu agar aplikasi video populer tersebut dapat berfungsi di AS. Trump ingin TikTok tetap kuat di AS, ia juga merilis video TikTok pada Juni 2024.
Berdasarkan CNN, Jumat (17/1/2025), Trump mengumumkan rencananya menyimpan TikTok dalam sebuah video. Namun, Trump mendukung larangan TikTok lima tahun lalu selama masa jabatan pertamanya sebagai Presiden.
The Washington Post melaporkan bahwa Trump mencoba memberi TikTok lebih banyak waktu untuk mencari pendanaan baru di negara tersebut. TikTok masih bisa melakukan hal itu jika menjual sebagian besar sahamnya ke pelanggan AS.
Jika investor dalam negeri tidak ditemukan, maka operasional TikTok akan mulai dihentikan sementara pada Minggu atau tepatnya 19 Januari 2025. Bulan lalu, Trump juga meminta Mahkamah Agung untuk menunda undang-undang tersebut sehingga pemerintahan barunya dapat mencapai kesepakatan untuk membuat TikTok tersedia bagi warga Amerika.
Mahkamah Agung AS siap untuk menegakkan undang-undang yang melarang TikTok. Trump akan terus menjadi Presiden Amerika Serikat hingga Senin, 20 Januari 2025, yang berarti hanya ada sedikit waktu untuk menghidupkan kembali kiprah TikTok. Namun, TikTok masih berpeluang terhindar dari larangan jika Presiden AS Joe Biden yang menjabat bertindak lebih dulu.
Beberapa anggota parlemen mendesak Biden untuk menunda larangan TikTok sebelum menjabat. Senator Partai Demokrat Massachusetts Ed Markey dan Senator Partai Republik dari Kentucky Rand Paul menulis surat kepada Biden pada bulan Desember yang mendesaknya untuk menggunakan add-on untuk TikTok.
Presiden disebut punya kewenangan memperpanjangnya satu kali, paling lama 90 hari. Namun, untuk memicu perpanjangan tersebut, Biden harus menunjukkan kepada Kongres AS bahwa pihak-pihak yang ingin membeli TikTok telah mencapai kemajuan signifikan, termasuk persetujuan peraturan yang mengikat untuk proses tersebut.
Di sisi lain, ByteDance menegaskan perusahaan tersebut tidak untuk dijual, tidak ada bukti keberadaannya. Jadi sepertinya kecil kemungkinan Biden akan berpartisipasi. (bicara/foto)