Jakarta –
Di Republik Demokratik Rakyat Korea, setelah 1.000 anggota partai Republik Demokratik Rakyat Korea dan pegawai Sekretariat Jenderal Republik Demokratik Rakyat Korea tertangkap berjudi online, tersiar kabar bahwa para pemimpin lokal juga terlibat dalam kegiatan Haram tersebut. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun mengaku akan mendalami informasi tersebut.
Tito awalnya mengaku baru mendapat informasi bahwa gubernur sedang berjudi online. Menanggapi hal tersebut, mantan Kapolri ini mengaku akan menghubungi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
“Saya belum tahu siapa, tapi nanti saya aktif tanya dan minta data PPATK. Tapi PPATK biasanya bilang transaksi mencurigakan, transaksi mencurigakan, lalu barang mencurigakan yang perlu dibersihkan,” kata Tito, Kamis. (27 Juni 2024) 1) Penjelasan di Senayan Komplek DPR RI Jakarta Pusat.
Oleh karena itu, Tito juga mendorong kepala daerah untuk memberikan informasi kepada PPATK jika ditemukan adanya transaksi mencurigakan. Ia bahkan menyambut baik temuan PPATK tersebut hingga ke Kementerian Dalam Negeri.
“Jika PPATK menemukan informasi mengenai transaksi mencurigakan, PPATK dapat menyampaikannya secara rahasia kepada instansi mana pun yang dianggap mampu untuk menindaklanjutinya. Jika perlu disampaikan kepada lembaga pemantau seperti pimpinan daerah, maka Kementerian Dalam Negeri yang akan menindaklanjutinya. dia menekankan.
Menurut Tito, begitu PPATK mendapat informasi adanya transaksi mencurigakan, pihaknya akan segera memberikan rekening kepada pimpinan daerah yang diduga perjudian online melalui Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri. Permintaan klarifikasi dibuat dalam bentuk permintaan. Para pimpinan daerah diperkirakan akan dimintai keterangan terkait temuan PPATK mengenai transaksi mencurigakan.
“Biasanya mereka mengundang, menelepon, menanyakan tanggal transaksi, nomor, dan jenis transaksinya apa. Lalu, apakah benar digunakan untuk (judi) online atau digunakan untuk hal lain? dipertanyakan, transaksi tersebut mencurigakan dan merupakan transaksi yang beredar.
Jika terbukti, Tito mengatakan para gubernur akan dikenakan sanksi. Mulai dari teguran ringan baik lisan maupun tertulis, hingga pemberitahuan masyarakat hingga pemberhentian kepala daerah yang berstatus Penjabat Sementara (PJ).
Tingkat sanksi kemungkinan akan bervariasi tergantung pada jumlah transaksi perjudian online yang dilakukan oleh pengelola lokal. Ia mengingatkan, jika identitas komisioner daerah yang kedapatan berjudi online sudah terkonfirmasi, Kementerian Dalam Negeri bisa mengungkap identitasnya secara lengkap. Bahkan, akan merugikan elektabilitas pemimpin daerah yang ingin kembali maju pada Pilkada 2024.
“Mengingat besar dan seringnya, PJ mungkin bisa menggantinya. (Jadi) berikan saja (datanya). Tapi kalau sudah final, kita bisa berikan sanksi tertulis dengan hasil nomor 270.” Meskipun ini adalah pemilu lokal (keterwakilan daerah bersifat final), namun jika ada klarifikasi dan bukti yang akurat, kita mungkin bisa mengkomunikasikan hal ini kepada publik dan mengingat bahaya dari pemilu lokal ini.