Jakarta –
Menteri Publisitas dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan, lembaga perjudian internet besutan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Hal ini karena kerja sama antara layanan dan organisasi terkait diperlukan untuk menghilangkan permainan ilegal ini di Internet.
“Kemudian pukul 02.00 saya akan bertemu dengan Mendagri, Hukum dan Perdamaian, Kepolisian, OJK. Mendagri, Hukum dan Perdamaian akan membuat rencana operasional rombongan tersebut. Menkominfo Budi setelahnya pertemuan dengan media di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (23/4/2024).
Sebelumnya, Jokowi meluncurkan Kelompok Pendukung Perjudian Online untuk meredam kecemasan berjudi pada Jumat (18/4).
Satgas Perjudian Internet meliputi kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo), Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dan lembaga keuangan seperti dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Keuangan . ) OJK), hingga Museum Analisis dan Pasar Keuangan (PPATK).
Budi mengatakan Satgas Perjudian Internet akan diperkuat seiring dengan disusunnya rencana tersebut.
“Jadi, nggak berhasil, tapi tinggi sekali, soal apa yang ada di sana. Cepat, cepat. Mau besok?” Menurut Budi.
Di tempat lain, Wakil Menteri Publisitas dan Informasi Nezar Patria menegaskan bahwa pertumbuhan perjudian online merugikan generasi muda.
“Uang yang mengalir setiap tahun Rp 347 triliun, korbannya sedikit. Mulai dari ibu rumah tangga, supir, supir, tukang daging. Hidupnya hancur karena kecanduan,” ujarnya.
Mewakili Kominfo, Nezar menyampaikan Kominfo memerangi perjudian online dengan mengedepankan tiga prinsip yaitu kejujuran, kepercayaan, dan keadilan.
“Kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan akhir-akhir ini. Saya tahu (bagaimana) memerangi perjudian di Internet dan kita semua tahu bahwa kita bisa mencegah dan mengendalikannya.”
Tonton videonya: Kementerian Informasi dan Komunikasi: 2,7 juta orang dirugikan oleh perjudian online, sebagian besar adalah generasi muda.
(Agustus/Jumat)