Jakarta –
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi pengarahan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai beberapa tantangan yang dihadapi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Hal ini terjadi setelah Jokowi menyoroti kegiatan Bea dan Cukai dan menilai permasalahan yang ada.
Sri Mulyani memberi pengarahan kepada Jokowi tentang apa yang terjadi di Bea Cukai, termasuk berbagai masalah virus dan beberapa prosedur yang perlu diperbaiki.
“Saya juga sempat menginformasikan tentang Bea dan Cukai. Apa saja yang terjadi dalam diskusi tersebut, bagaimana situasi yang dihadapi pegawai di daerah tersebut, apa saja yang menjalar dan alasan dari sisi regulasi, untuk alasan apa prosedur perlu diperbaiki, bawahan yaitu. kata Sri Mulyani usai pertemuan. Di Gedung Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (15/05/2024).
Selain itu, Sri Mulyani juga menginformasikan tantangan Bea dan Cukai akibat kemajuan teknologi dan beban kerja yang luar biasa. Ia mengatakan pihaknya akan mengambil tindakan korektif.
“Tetapi sekarang dengan perubahan teknologi yang begitu cepat, volume aktivitas semakin meningkat dan beban kerja sangat tinggi. Itu semua saya jalankan dan akan kita ambil langkah-langkah untuk memperbaikinya lebih lanjut,” jelas Sri Mulyani.
DJBC Kementerian Keuangan belakangan ini tengah menjadi sorotan publik. Sejumlah permasalahan menghantui institusi tersebut. Beberapa kejadian bahkan menjadi pusat perhatian publik karena dibagikan di media sosial.
Dalam catatan Detikcom, dalam sebulan terakhir saja Bea Cukai menghadapi tiga kendala akibat aduan virus di media sosial. Mulai dari pembelian sepatu olah raga impor yang dikenakan pajak Rp 31 juta, hingga mainan milik orang-orang berpengaruh, hingga alat bantu belajar yang dibayarkan hingga ratusan juta rupee kepada siswa sekolah swasta.
Persoalan terbaru di Bea dan Cukai adalah terkait dugaan salah satu pejabat yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan baik. Menurut kuasa hukum Andreas dari Eternity Global Law Firm, pejabat yang dimaksud adalah Rahmadi Efendi Hutahaean (REH), mantan Kepala Bea dan Cukai Purvakarta.
Jokowi juga menyoroti kegiatan Bea dan Cukai. Orang pertama di Indonesia akan turun tangan untuk menilai masalah bea dan cukai.
Dia mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat terbatas khusus untuk menilai seluruh permasalahan kepabeanan.
“Iya, nanti akan kita finalkan dalam rapat internal,” kata Jokowi saat berkunjung ke RSUD Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa (14/5/2024). (barang/gambar)