Jakarta –
Kementerian Keuangan (Kemenku) mengaku belum mengetahui insentif Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Ibu Kota Nusantara (IKN). ) ). Nilai yang diusulkan hingga Rp 100 juta.
“Saya belum tahu, nanti kita cek,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu kepada wartawan di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/). 2024).
Sebelumnya, Kepala Analis Kebijakan Deputi Sumber Daya Manusia Unit Kementerian PAN-RB Arizal mengatakan besaran insentif yang diusulkan bagi pejabat dengan ECL I di kewenangan IKN setara dengan tunjangan kinerja (Tukin). Terlihat terdapat sekolah dan rumah sakit berstandar internasional.
Bantuan, bantuan, bantuan, Saya sudah 6 kali rapat dengan Direktur Jenderal Anggaran (Kemenku), kami usulkan bantuan insentif. Ada sekolah internasional, ada rumah sakit internasional, bagaimana ASN membiayai sekolah internasional kalau tidak ada insentif?” kata Arizal di acara ASN Fest 2024, seperti dilansir YouTube, Kantor Staf Presiden.
Arizal menginformasikan, insentif yang diberikan kepada pejabat ECL I IKN lebih tinggi dibandingkan dengan insentif yang diberikan kepada kementerian atau lembaga (K/L) lain saat ini. Ia mengumpulkan, di Kementerian PAN-RB, gaji pejabat dengan jabatan ET I atau Pimpinan Tinggi Madya (JPT Madya) hanya Rp 40 juta.
“Di Kementerian PAN-RB, JPT Madya hanya mengeluarkan dana Rp 40 juta. Pak (Eselon I OIKN) sudah punya Rp 100 juta. Oleh karena itu, kami merekomendasikan JPT Madya yang juga memungut biaya di sana (IKN), mendapatkan hal yang sama. JPT Madya diterima di OIKN,” kata Arizal.
Namun, dia menegaskan besaran stimulus tersebut masih sebatas usulan Kementerian PAN-RB ke Kementerian Keuangan. RUU tersebut tidak disetujui Kementerian Keuangan karena memerlukan banyak syarat.
“Usulannya begini, tapi Kemenkeu tahu kalau usulannya soal uang itu ribet, maaf, syaratnya terlalu banyak, tapi kita stand by. Sangat-sangat tidak mengenakkan bagi ASN. Saya harap ketika mengabaikan insentif, ”katanya.
Arizal juga mengatakan, “Dulu sekolah internasional, rumah sakit internasional kalau tidak banyak bagaimana bayarnya? Makanya dilakukan penilaian.”
Selain itu, Arizal memastikan insentif ASN yang dialihkan ke IKN sedang dalam proses penyesuaian. Ia pun optimistis A.S.N. Yang akan dialihkan akan bisa mendapatkan insentif tersebut karena sudah menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Proses pensiun sedang dalam proses, Insya Allah kita akan berdoa bersama untuk ASN yang dipindahkan, Insya Allah kita akan mendapat dorongan karena Presiden (Jokowi) mengatakan, tidak kurang, perpindahan ASN ke IKN Susah kalau tidak punya insentif,” kata Arizal.
Dia mengatakan, ASN yang akan dimutasi pada tahap awal akan dibatasi hanya satu ASN. Hal ini membenahi infrastruktur perumahan dan perkantoran di IKN.
“Jadi sekarang kita sudah punya data pemindahannya, rencana kita mutasi 36 pekerja K/L, 11 ribu dan 2024 akan dimutasi 911 orang. Tapi tergantung ketersediaan tempat tinggal, akan ada 3.246 ASN yang dimutasi hingga Desember 2024. bukan keluarga mereka.” Ini rangka rumah siap pakai, sudah “huniannya sudah siap berupa apartemen, untuk kantornya kantor bersama,” jelas Arizal (Asisten/RRD).