Jakarta –
Read More : Titiek: Zaman Pak Harto Bisa Swasembada Beras, Kenapa Nggak Nyontek Aja?
Kementerian Keuangan (KMENQ) menyatakan telah menyelesaikan tugas pokok transisi pemerintahan baru, yakni penyaluran anggaran dan aset milik negara ke kementerian/lembaga baru.
Seperti diketahui, pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto mempunyai banyak menteri baru dan banyak kementerian yang terpecah.
“Kami sampaikan seluruh keputusan anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 2024 sudah lengkap, aset dan kantornya sudah lengkap,” kata Wakil Menteri Keuangan Suvahsil Nazara dalam konferensi pers APBN kita. Kementerian Keuangan, Rabu (11/12/2024).
Kementerian Keuangan mengatur pembayarannya, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no. 90 Tahun 2024 terkait tata cara penggunaan anggaran dan aset barang milik negara pada masa transisi bagi seluruh kementerian/lembaga yang terdampak.
“Dalam PMK ini kami mengarahkan agar semua K/L baru segera diberikan kode departemen anggaran. Kode departemen anggaran otomatis dan mulai bekerja,” jelasnya.
Kementerian-kementerian baru yang merupakan hasil pemisahan kementerian-kementerian lama secara bersamaan mendapat alokasi anggaran dan aset bersama dengan kementerian-kementerian pendukungnya. Dengan demikian, Kementerian Keuangan memastikan kementerian baru bisa menyelesaikan anggaran 2024 dan akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPC).
“Dengan demikian, K/L berdaya dan BPK akan terus mengaudit K/L baru untuk menyelesaikan tahun 2024 dan menyusun laporan keuangan K/L tahun 2024,” ujarnya.
Berdasarkan catatan Detikcom, total kementerian di pemerintahan Prabowo berjumlah 48 kementerian. Dari jumlah tersebut, 22 kementerian merupakan kementerian baru dan merupakan hasil bifurkasi.
Pembentukan kementerian di Kabinet Merah Putih berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) No.
Tonton juga videonya: Kisah Ara Prabowo-Sri Mulyani: Anggaran untuk Acara Tak Penting dan Hemat Rp 400 T
(ed / red)