Jakarta –
Read More : Banyak Pekerja Kena PHK, BPJS Ketenagakerjaan Sudah Cairkan JKP Rp 264 M
Dalam beberapa pekan terakhir, kota ini menjadi sorotan atas rencana menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%. Bahkan di media sosial, masyarakat meminta pembebasan PPN diturunkan menjadi 12%.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menjawab penolakan tersebut karena masyarakat belum mengetahui persiapan pemerintah dalam memberikan stimulus.
Luhut mengatakan, insentif bagi pihak yang terkena dampak PPN 12% masih akan dibicarakan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Ya karena masyarakat masih belum tahu kalau struktur (insentif) itu ada, kata Luhut saat ditemui di TPS 004 di Kecamatan Kuningan-Timur Selatan. Mari kita bahas dulu, (nanti) presiden yang memutuskan. Di sinilah ia tumbuh.” Jakarta, Rabu (27/11/2024).
Lugut mengatakan, kebijakan PPN 12% bisa saja ditunda. Sebab, bantuan sosial (pembatasan) bagi masyarakat terdampak kebijakan itu sedang dibahas.
“Iya pasti ditunda, biarkan (stimulus) dulu,” jelasnya. (Pegang pelatuknya dulu?) Ya, itu saja.
Menurut dia, PPN sebanyak-banyaknya 12% berupa tunjangan atau bantuan sosial berupa subsidi listrik. Jadi bukan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hibah ini tersedia untuk komunitas kecil dan menengah.
“Saat ini datanya sudah lengkap,” imbuhnya. Jadi mungkin saya bisa tahu apakah dayanya 1300-1200 watt atau kurang. “Ya mungkin yang bulan Februari atau Maret belum bayar, masih kita hitung.” .
Lugut juga menegaskan, jika bantuan sosial diberikan kepada masyarakat terdampak PPN sebesar 12%, maka APBN cukup untuk penggunaannya. Sebab, menurutnya, Prabowo tidak ingin masyarakat terbebani.
“Iya APBN-nya cukup banyak, penerimaan pajak kita bagus, saya kira masih bisa dikumpulkan ratusan triliun,” ujarnya.
Intinya, tutupnya, Presiden tidak ingin beban rakyat semakin bertambah. Lalu bagaimana cara menguranginya? Selain itu, diperlukan juga dana untuk jenis kegiatan ekonomi berikut ini. (ada/rd)