Jakarta –
Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia masuk 5 besar se-Asia Pasifik. Hal tersebut tertuang dalam hasil penelitian Universitas Oxford dalam laporan Blavatnik Index of Public Administration tahun 2024.
Dalam laporan tersebut, kinerja ASN Indonesia menduduki peringkat ke-38 dari 120 negara di dunia. Peringkat pertama ada Singapura sebagai negara ASN dengan kinerja terbaik di dunia.
Terbatas di kawasan Asia Pasifik, ASN Indonesia masuk dalam 5 besar kinerjanya. Secara berurutan, Singapura peringkat #1 dunia, Selandia Baru peringkat #6, Australia peringkat #8, Korea Selatan peringkat #15, dan Indonesia peringkat #38.
Studi ini menilai kinerja ASN dari 120 negara menggunakan 82 metrik dari 17 sumber, termasuk laporan Doing Business Bank Dunia dan Global Corruption Barometer Transparency International.
Dari 82 kriteria penilaian, disimpulkan bahwa terdapat empat domain penilaian utama yang mewakili bidang luas dalam kegiatan administrasi publik, antara lain strategi dan kepemimpinan, kebijakan publik, administrasi pemerintahan nasional, dan manajemen sumber daya manusia.
Menteri PAN-RB Rini Vidyantini angkat suara terkait laporan tersebut. Menurutnya, ASN Indonesia bisa menduduki peringkat kelima kinerja terbaik di Asia Pasifik berkat banyaknya pembenahan yang dilakukan pemerintah. Mulai dari peningkatan kesejahteraan ASN, penyederhanaan proses bisnis, hingga sistem penilaian kinerja.
“Pertama, tentu saja kesejahteraan ASN bisa kita tingkatkan sejak beberapa waktu lalu. Kemudian kita juga menyederhanakan banyak proses bisnis dalam bekerja untuk melayani masyarakat. Dan yang kedua, kita juga menyederhanakan sistem evaluasi kinerja ASN,” jelas Rini. .saat kami bertemu di kantornya, Kamis (12/12/2024).
Meski begitu, Rini menegaskan Kementerian PAN-RB akan terus berkomitmen menerapkan inovasi guna meningkatkan pelayanan ASN kepada masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan melakukan transformasi layanan secara digital.
Salah satunya melalui pengembangan Govtech INA Digital yang menghadirkan integrasi layanan publik secara digital dan mudah digunakan bagi masyarakat dan pejabat.
“Sekarang kami sudah mempersiapkan transformasi digital. Sehingga kita berharap kedepannya pemerintahan digital dapat segera terwujud. Jadi kita mungkin sudah punya Govtech yang disebut INA Digital. Itu yang menjadi dasar bagaimana pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah, pegawai bisa melakukan itu,” jelas Rini. (acd/acd)