Jakarta –
Read More : Transmart Full Day Sale! Aneka Produk Detergen Cair Diskon 25%
Rencana pemerintah mengubah model pemberian subsidi KRL berbasis NIK mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Rencana tersebut dituangkan dalam dokumen Buku Catatan Keuangan pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025.
Datacom melakukan survei untuk mengukur tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan pembaca terhadap perubahan model subsidi KRL. Berdasarkan survei yang dibuka pada Jumat, 13 September 2024 dan berakhir pada Minggu, 15 September pukul 11.00 WIB, mayoritas pembaca Detikcom menolak rencana tersebut.
Terpantau 11 suara mendukung dan 42 suara tidak setuju. Seorang pembaca sepakat bahwa kereta api berkecepatan tinggi dengan tarif bersubsidi sebaiknya digunakan oleh keluarga kelas menengah dan bawah.
“KRL menyasar keluarga kelas menengah ke bawah, sehingga mereka yang memiliki mobil pribadi tidak perlu beralih ke angkutan umum dan menyia-nyiakannya karena perbedaan tarif,” tulis salah satu pembaca.
Ada juga yang berpendapat bahwa kelompok kaya masih menggunakan KRL meskipun pendapatan mereka lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu adanya subsidi silang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
“Orang yang naik KRL banyak yang bekerja di perkantoran dan tujuannya untuk bermalas-malasan dan nyetir, padahal penghasilannya lebih dari cukup. Bagi mereka yang kurang mampu, subsidi silang tidak pelit. Iya,” dia mempertahankan.
Sementara itu, kelompok yang berbeda pendapat menekankan bahwa angkutan umum seharusnya lebih murah dibandingkan mobil pribadi. Ada kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut, jika diterapkan, justru akan membebani masyarakat.
“Semakin kita datang ke sini, negara Konoha akan semakin menyenangkan. Angkutan umum seharusnya lebih murah daripada mobil pribadi. Sedikit demi sedikit akan meningkat. Sebelum harga bahan bakar naik, masyarakat akan semakin tidak bahagia.” kata salah satu pembaca yang tidak setuju.
Kekhawatiran lainnya adalah kemacetan lalu lintas di Jakarta bisa semakin parah. Selain membebani masyarakat, pemerintah dinilai kurang mendukung penggunaan transportasi umum.
“Bukannya mendorong masyarakat untuk naik angkutan umum, malah merepotkan. Bersiaplah Jakarta semakin padat!” tulis salah satu pembaca.
Perlu diketahui, jika kebijakan ini diterapkan, subsidi hanya akan diberikan kepada mereka yang berhak menerima subsidi atas nama NIK. Sedangkan tarif KRL otomatis menjadi lebih mahal bagi penumpang NIK yang tidak terdaftar dalam subsidi.
Berdasarkan catatan Detikcom, tarif dasar KRL Jabodetabek 25 kilometer pertama saat ini adalah Rp 3.000. Apabila penumpang menggunakan layanan KRL Jabodetabek lebih dari 25 kilometer, maka akan dikenakan tarif perpanjangan progresif sebesar Rp 1.000 per 10 kilometer.
Tonton Video: Menhub bahas subsidi KRL berbasis NIK dengan Luhut-Sri Mulyani
(ILI/HNS)