Jakarta –
Read More : Mentan Amran Buka Suara soal Dekat dengan Haji Isam
Hal itu diungkapkan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui Majelis Nasional Unifikasi (Munaslub) Anindya Bakrie soal Perintah Presiden (Keppres).
Kebijakan mantan Perdana Menteri itu sendiri akan menjadi penentu gejolak perebutan Presiden Kadin antara Anindya dan Arsjad Rasjid. Namun Anindya mengaku akan meminta konfirmasi ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
“Kadin sangat fokus membicarakan masa depan untuk mendukung pemerintahan berikutnya. Segala macam undang-undang berjalan dengan baik. Misalnya di Kadin banyak mantan pimpinan, Kadin bergantung pada undang-undang presiden. sudah ada,” ujarnya saat ditemui di Balai Koordinasi Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).
“Tapi kami akan menghubungi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memastikannya. “Tapi menurutku ini tidak ada bedanya dengan sebelumnya.”
Anindya pun menjawab soal proses hukum yang ditinggalkan Kadin Arsjad Rasjid. Diakuinya, tidak ada masalah dengan upaya hukum dari pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan Munaslub.
“Tentunya yang kurang puas, menurut saya bagus dan ada bagiannya. Tentu kita fokus berpikir ke depan, kita punya tim sendiri yang mengurus semua persoalan perbedaan intelektual.
Anindya meyakini Kadin Indonesia akan tetap kokoh dan kuat sebagai representasi dunia usaha. Namun, dia enggan bicara apakah aliansi Kadin sudah mencapai kesepakatan dengan kelompok Arsjad Rasjid.
“Hebatnya semua harus jadi satu lagi, Kadin jadi satu. Ceritanya di awal, tapi di akhir sudah jelas dan kuat bagi dunia usaha. (Kesepakatan dengan Arsjad Rasjid?) Kita tidak bicara soal itu. seperti ini, tapi kalau melihat sejarah, tidak ada yang tidak mungkin, tapi inilah yang dibutuhkan dunia “Upaya.”
Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas mengatakan, terkait perintah Presiden yang mengangkat Anindya sebagai Dirjen, tidak menjadi masalah bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
“Sekarang Presiden minta keputusan bersahabat. Kebijakan Presiden yang jadi masalah di sana, bukan Kumham,” ujarnya di DPR Jakarta, Kamis (19/9/2024). (lajang/rd)