Jakarta –
Read More : Sri Mulyani Bicara Tugas Bea Cukai: Ganggu Kenyamanan Masyarakat Demi Jaga Ekonomi
Sebulan sudah meninggalnya dr ARL, calon dokter spesialis Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegoro (Undip) menjadi perbincangan hangat. ARL meninggal dunia pada Senin (12/8/2024) di kediamannya di Semarang, Jawa Tengah. Ia diduga bunuh diri karena di-bully saat mengikuti Program Pelatihan Khusus Ilmu Anestesiologi (PPDS). Polisi saat ini terus memeriksa sejumlah bukti dan laporan, termasuk hasil pemeriksaan Kementerian Kesehatan RI yang mengungkap rekaman audio dan video percakapan “ARL”.
Belakangan, keluarga ARL juga mengajukan laporan pelecehan terhadap orang lanjut usia. Lebih dari empat mahasiswa diinterogasi di Program Studi Anestesi PPDS Undip. Namun hasil ujiannya belum diumumkan. Kementerian Kesehatan Indonesia sebelumnya mengklaim bahwa salah satu korban ARL mengklaim antara Rp 20 juta hingga 40 juta.
Multipolaritas terus menyeret keluh kesah beberapa pihak. Universitas Diponegoro berulang kali menegaskan dalam pernyataan resminya bahwa sekolahnya akan bebas bullying mulai Agustus 2023. Terakhir, M Nasir, perwakilan Komite Solidaritas Profesional, menyayangkan komentar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadiken soal perundungan. Hasil penyelidikan dilaporkan kepada yang bersangkutan.
“Melapor ke pejabat Kementerian Kesehatan karena berita palsu yang meresahkan. Kebohongan kedua yang dipublikasikan adalah kebohongan bahwa dia di-bully atau bunuh diri akibat di-bully. Apa yang terjadi dengan perundungan di akhir musim kelima? Siapa? Apakah yang di-bully?” di season kelima?” tulis Nasir, Rabu (11/9/2024) kepada wartawan Bareskrim Polri.
Mengakui pelecehan – 20-40 juta rupee.
Kasus ini belum selesai. Dekan FK Undip Jan Wisnu Prajoko akhirnya mengaku mendapat perundungan dalam program penelitian narkotika di FK Undip. Termasuk permintaan kontribusi Rp 20 juta hingga 40 juta. Yang menjelaskan, biaya tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan umum warga selain pendidikan, kebutuhan pangan, sewa mobil, akomodasi, menyanyi bahkan sepak bola.
“Saya sudah melihat biayanya, saya sudah mendengar cerita mereka, maksud saya, saya sudah mendengar para penjahat menjelaskan mengapa mereka harus membayar, tapi saya tahu para penjahat memiliki dasar rasional di baliknya, dan itu tidak dapat diterima oleh masyarakat. Jadi menurut saya juga harusnya dihilangkan,” ujarnya dalam pertemuan, Jumat (13/9/2024).
“Jadi kalau dibius, tahap 1 itu bayarnya Rp 20~40 juta per bulan selama 6 bulan pertama. Agar bisa kerjasama konsumsi, tahap 1 baru berubah setelah tahap 2. Jadi, tahap 2 sekarang sama saja. TIDAK.”
Meminta maaf
Yan, dokter spesialis onkologi RSUD Caryadi, telah meminta maaf kepada berbagai pihak, termasuk Kementerian Kesehatan RI, dan berupaya terus memperbaiki sistem PPDS.
RI: “Kami menyadari sepenuhnya, menyampaikan dan mengakui bahwa perundungan dalam segala bentuk dan tingkatan terjadi dalam sistem pendidikan dokter spesialis internal, oleh karena itu kami mohon maaf kepada masyarakat, khususnya tenaga kesehatan. Kementerian Kesehatan. Kemendikbud dan KPU mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan proses PPDS ini,” kata IX DPR RI kepada Komisi X DPR RI.
Permintaan untuk melanjutkan anestesi PPDS
Yan meminta agar proses PPDS Narkotika yang ditangguhkan di Undip segera dicabut sebagai bagian dari pengusutan kasus perundungan. Ditegaskannya, Undip bersedia ikut serta dalam perekrutan dokter spesialis di Indonesia. Program Penelitian Anestesiologi PPDS Undip saat ini memiliki lebih dari 80 mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan pelatihan langsung di lingkungan rumah sakit. Akibatnya banyak kegiatan yang dilakukan di sekolah hanya sekedar mengerjakan tugas skripsi.
“Di FK Undip, kami mohon dukungan pemerintah dan masyarakat untuk terus melanjutkan PPDS, khususnya program penelitian anestesi dan perawatan kritis, sehingga kami dapat berperan dan berkontribusi untuk segera merekrut sumber daya ke dalam negeri, kata para ahli, yang didistribusikan secara merata ke seluruh pelosok. kepulauan.
Artikel selanjutnya: Apa Kata Departemen Kesehatan? Saksikan video “Kementerian Kesehatan Terima 401 Laporan Bullying, 100 Kasus Terselesaikan” (naf/kna)